ForBali Desak Gubernur Bali Cabut SK Izin Studi Kelayakan PT. TWBI

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

ForBali Desak Gubernur Bali Cabut SK Izin Studi Kelayakan PT. TWBI

Denpasar

Selasa, 10 September 2013, 18:32 WITA Follow

maps.google.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Renon. Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang izin studi kelayakan rencana pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah Teluk Benoa.

Sebab dengan SK tersebut, Gubernur Bali telah memberikan celah kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI) untuk melakukan studi kelayakan selama 2 tahun. Desakan tersebut disampaikan ForBali dalam surat terbuka kepada Gubernur Bali tertanggal 10 September 2013.

Koordinator ForBali Wayan Gendo Suardana menuding Gubernur Bali Made Mangku pastika telah melakukan pembohongan public. Dimana Gubernur mengeluarkan SK nomor 1727/01-B/HK/2013 untuk mencabut SK sebelumnya, tetapi didalam SK yang baru Gubernur Bali masih memberikan kesempatan kepada PT. TWBI untuk melakukan studi kelayakan.

“dengan statemen gubernur beserta stafnya yang ternyata tidak tepat janji. Dulu menyatakan kalau kajian dinyatakan tidak layak oleh UNUD maka SK akan dicabut tetapi faktanya SK studi kelayakan jalan terus bahkan gubernur memberikan semacam dorongan agar PT.TWBI melakukan kajian dengan lembaga lain,” ungkap Wayan Gendo Suardana.

Wayan Gendo Suardana menambahkan agar tercipta praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan memiliki etika, maka ForBALI juga tetap menuntut Gubernur Bali untuk meminta maaf kepada masyarakat Bali karena telah melakukan pembohongan publikatas keberadaan SKNomor 2138/02-CL/HK/2012 tentang Izin Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa telah dikeluarkan oleh Gubernur sendiri pada tanggal 26 Desember 2012.(mlt)