Tokoh Kuta Nilai Polhut Arogan Hentikan Normalisasi Tukad Mati Patasari

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Tokoh Kuta Nilai Polhut Arogan Hentikan Normalisasi Tukad Mati Patasari

Rabu, 2 September 2015, 19:05 WITA Follow

beritabali.com

BERITABALI.COM, BADUNG.

Beritabali.com, Kuta. Tokoh Kuta dan warga di Kuta, Seminyak dan Legian sangat menyayangkan sikap Polhut Tahura Ngurah Rai bersama Dishut Propinsi Bali yang menyetop proyek normalisasi atau penataan muara sungai Tukad Mati Patasari, Kuta, Badung, Bali.

"Penyetopan proyek penataan muara Tukad Mati oleh Polhut Tahura Ngurah Rai bersama Dishut Propinsi Bali menunjukkan arogansi sektoral yang tidak memahami hakekat pembangunan kepentingan publik dalam penanggulangan banjir di kawasan destinasi pariwisata kuta," ujar Salah satu tokoh adat Kuta, Wayan Puspa Negara kepada Beritabali.com, Rabu (2/9/2015).

Menurut mantan anggota DPRD Badung itu, hampir setiap tahun wilayah Kuta, Legian, Seminyak dan sekitarnya terkena banjir karena muara Tukad Mati tersumbat sedimentasi. Atas dasar kondisi inilah sehingga muara Tukad Mati dibersihkan dan ditata oleh Pemkab Badung bersama warga mengingat musim hujan sudah dekat.

"Aneh proyek bertujuan baik buat publik kok distop. Padahal proyek itu memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh DPRD Badung dan Bupati Badung dalam APBD Badung tahun 2015," ungkapnya.

Melihat realita saat ini, Puspa Negara mengaku sangat menyayangkan sikap Polhut yang masih hanya melihat pengamanan tahura pada sisi lingkungan semata, tetapi belum mampu mencermati situasi emergency yang dialami masyarakat kuta.

Menurutnya, memang benar Polhut kalau berpikir secara sempit untuk penyelamatan tahura sekala kecil, tetapi tak sebanding denga tujuan mulia dan upaya penyelamatan masyarakat akan ancaman banjir dan pencorengan wajah destinasi Kuta yang akan menampar wajah bangsa di mata dunia.

Puspa Negara juga mengganggap aneh dan janggal jika yang menyetop proyek muara Tukad Mati oleh Polhut dari unsur pemerintah, sementara yang mengerjakan proyek Pemkab Badung yang notabene juga unsur pemerintah, dan yang menyetujui Kementrian Lingkungan Hidup dari unsur pemerintah.

"Ini aneh dan mempertontonkan disharmonisasi serta kebobrokan dalam bertindak. Bukankah pemerintah semestinya wajib mengayomi dan menjaga wilayah serta masyarakatnya dari berbagai ancaman demi kehidupan yg lebih baik. Ini kok pemerintah saling berseberangan dan berlawanan," pungkasnya.[bbn/dws]