Bali menjadi
tuan rumah pelaksanaan Bali Clean Energy Forum (
BCEF), belum lama ini di
Nusa Dua. Dalam forum yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, juga diluncurkan Bali sebagai Clean Energy Center of Excellence (CoE) atau Pusat Keunggulan Energi Bersih Indonesia kepada Masyarakat Internasional.
Hanya saja ironisnya, pelaksanaan BCEF 2016 serta peluncuran CoE ini, justru tak dibarengi dengan kebijakan energi yang memihak Pulau Dewata. Pasalnya, bersamaan dengan peluncuran Bali sebagai Pusat Keunggulan Energi Bersih Indonesia, kebijakan PT PLN di bidang
kelistrikan malah terkesan diskriminatif bagi Bali.
Sebagai bukti nyata, PT PLN justru ogah membeli hasil listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali. Ini sangat berbeda dengan listrik sebesar 5 MWp yang dihasilkan PLTS Desa Oelpuah, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Proyek PLTS yang dibangun PT Len Industri dan pengoperasiannya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo itu, bahkan dibeli PT PLN dengan harga US 25 sen per KWh.
"Kami di Bali mempertanyakan kebijakan PLN ini. Kami sesalkan, karena ada kesan PLN justru diskriminatif," kecam tokoh dari Forum Paguyuban Merah Putih Bali (FPMPB) Njoman Gede Suweta, disela-sela diskusi energi yang digelar FPMPB di Denpasar, Selasa (15/3).
Ketua Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Bali ini bahkan mengaku sangat kecewa, karena harga jual yang disodorkan di Bali justru hanya US 20 sen per KWh. "Kita jual dengan US 20 sen, PLN tidak mau. Giliran di Kupang dijual US 25 sen, PLN justru mau. Ada apa ini?" berang Suweta.
Ia pun mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika, untuk segera berkomunikasi dengan PT PLN terkait kebijakan yang diskriminatif ini. "BCEF 2016 digelar di Bali. CoE juga diluncurkan di Bali. Tetapi kebijakan PLN malah seperti ini kepada Bali. Ini jelas sangat kontradiktif," tegas Suweta, yang juga mantan Wakapolda Bali.
Hal tak jauh berbeda juga dilontarkan Forum Pembina Peguyuban Merah Putih Bali (FPMPB) Putera Astaman, disela diskusi tersebut. Ia mendorong, agar PT PLN bisa bersikap adil terkait kebijakan di bidang kelistrikan.
Pada kesempatan yang sama, Putera Astama juga menyampaikan bahwa berangkat dari peristiwa ini FPMPB ingin menjadi yang terdepan dalam membangkitkan bisnis PLTS di desa-desa di Pulau Dewata. "Bali sudah didaulat sebagai Pusat Keunggulan Energi Bersih Indonesia. Merespon ini, kami coba galakkan Gerakan 1000 PLTS di Bali," ucapnya.
Dengan gerakan ini, FPMPB menginginkan minimal 250 MW dihasilkan PLTS dari desa-desa di Bali. "Kita ingin agar listrik dari PLTS itu dibeli PLN. Itu diharapkan membantu upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat kita di desa," pungkasnya.
