Menteri Susi Beri Asuransi untuk 25 Ribu Nelayan Bali

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Menteri Susi Beri Asuransi untuk 25 Ribu Nelayan Bali

Sabtu, 9 Juli 2016, 06:10 WITA Follow

bbn/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Sebanyak 25 ribu nelayan asal Provinsi Bali kebagian jatah asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini sedang dalam proses pendataan.

"Harapan Ibu Menteri (Kelautan dan Perikanan), supaya kalau terjadi musibah nelayan yang meninggal paling tidak bisa mendapatkan klaim hingga Rp 150 juta," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Made Gunaja di Denpasar, Bali, Jumat (8/7/2016).

Program asuransi nelayan ini, ujar Gunaja, preminya ditanggung kementerian, bukan oleh nelayan. Klaim asuransi nanti dapat dikeluarkan tidak saja untuk nelayan yang meninggal, tetapi juga untuk nelayan yang mengalami kecelakaan.

Sedangkan yang menjadi dasar penerima asuransi tersebut adalah para nelayan yang mengantongi kartu nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Meskipun Bali mendapatkan alokasi untuk 25 ribu nelayan, tetapi Gunaja pesimistis bisa memenuhi target itu karena yang menjadi dasar penerima adalah kepemilikan kartu nelayan. Sedangkan kartu nelayan yang telah diterbitkan baru 16 ribu.

"Jumlah nelayan Bali secara keseluruhan sesungguhnya hampir 39 ribu jiwa. Namun kesulitannya untuk mengeluarkan kartu nelayan adalah tidak semuanya berstatus nelayan penuh," ucap Gunaja.

Dilansir inilah.com, Gunaja mengatakan, tidak sedikit masyarakat yang menjadikan profesi nelayan sebagai sampingan atau hanya menjadi nelayan separuh waktu.

"Sedangkan yang kami terbitkan kartu nelayannya sementara ini adalah mereka yang berstatus sebagai nelayan penuh," ujar Gunaja.

Pihaknya memverifikasi data penerima kartu nelayan lewat aplikasi, setelah form diverifikasi barulah dikeluarkan kartunya.

Gunaja berharap pemerintah kabupaten/kota dapat mempercepat pengisian data-data nelayan sehingga kartu bisa segera diterbitkan. Selanjutnya bisa dilaporkan pada Kementerian supaya didata sebagai penerima asuransi. [bbn/idc/psk]

Berita Premium

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

Reporter: bbn/psk

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com