DPR: Pemerintah Tidak Kompak Moratorium UN

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPR: Pemerintah Tidak Kompak Moratorium UN

Kamis, 8 Desember 2016, 05:00 WITA Follow

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih. [source: ist]

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Beritabali.com, Jakarta. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam penentuan kebijakan terkait Moratorium Ujian Nasional (UN).

Sebab, wacana yang sempat digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebuayaan Muhadjir Effendy malah dianulir sendiri oleh pemerintah selepas Rapat Kabinet, pada Rabu (7/12).

"Pemerintah tidak kompak, ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksananya, baik di daerah maupun bagi masyarakat," kata Fikri di Gedung DPR, Kamis (8/12).

BACA JUGA:

Anggota Fraksi PKS ini menilai cara merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke publik kemudian baru dibahas di internal kabinet maupun bersama dengan DPR, adalah hal yang tidak baik. Karena menunjukkan pemerintah seolah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri.

"Ini tidak baik, karena Kemendikbud yang melempar wacana ke publik kemudian mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan lalu Mendikbud melakukan komunikasi dengan Komisi X DPR," ujarnya.

Namun, kata Fikri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat rapat kerja dengan Komisi X DPR tetap bersikeras untuk moratorium ujian nasional dengan delapan alasan. Akan tetapi, Wakil Presiden Jusuf Kalla malah menolak proposal Menteri Muhadjir.

BACA JUGA:

Oleh karena itu, Fikri berharap pemerintah khusus Kemendikbud melakukan koreksi atas setiap kebijakan yang akan dirumuskan. Sebab, persoalan pendidikan terutama ujian nasional adalah hal yang sensitif bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis.

"Keputusan yang tidak sesuai dengan proposal pemerintah sendiri ini rawan memunculkan kecurigaan akan adanya kepentingan tertentu, karena UN ini anggaran di APBN mencapai Rp 500 miliar," tandasnya. [bbn/idc/wrt]

Berita Premium

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

Reporter: -

Moratorium

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com