Satpol PP Provinsi Serukan Penghentian Aktivitas Galian C Ilegal di Bebandem

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Satpol PP Provinsi Serukan Penghentian Aktivitas Galian C Ilegal di Bebandem

Kamis, 6 September 2018, 19:05 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Beritabali.com,Karangasem. Satuan Pamong Praja (Satpol PP) kembali melakukan sidak galian c ilegal alias tidak berijin di Karangasem, Kamis (06/09).

[pilihan-redaksi]
Kali ini, usai galian C ilegal di Desa Sebudi, Selat, Karangasem kini giliran sejumlah Galian C ilegal yang berada di wilayah Bebandem Karangasem menjadi target sidak. Salah satunya Galian yang berada di Dusun Bukit Paon, Desa Bhuanagiri, Bebandem Karangasem. Petugas Satpol PP yang dipimpin oleh Kasatpol PP Prov. Bali, Made Sukadana didampingi Kabid Trantib, Dewa Darmadi dan Kasatpol PP Karangasem, Ketut Wage Saputra langsung menghimbau agar menghentikan aktivitas penambangan dan segera untuk mengurus ijinnya.

Sidak ini dilakukan sebagai tindak lantut dari Perda nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, selain itu, ini juga sebagai tindak lanjut atas surat Bupati Karangasem untuk hentikan Galian C ilegal.

Menurut Sukadana, saat ini Kewenangan untuk pengeluaran ijinnya ada di provinsi, hanya saja agar ijin itu bisa keluar diperlukan rekomendasi dari Bupati. Setelah rekomendasi itu keluar baru bisa diproses di Provinsi.

Meski demikian, Satpol PP juga tidak hanya menghentikan aktivitas Galian C ilegal saja, pihaknya juga akan melakukan sidak terhadap Galian C yang sudah berijin untuk melihat ijinnya apakah masih aktif dan sesuai dengan ketentuan.

"Saya tau para pengusaha ini ingin urus ijin, tapi untuk sementara tolong dihentikan dulu, sambil menunggu rekomendasi intruksi Bupati atau perubahan Perda tataruang Kabupaten," kata Sukadana.

Sementara itu, Kasat Pol PP Karangasem, I Ketut Wage Saputra dalam sidak tersebut berharap kepada pengusaha harus mentaati hukum yang berlaku. "Regulasinya akan beralih ke Provinsi tentu syaratnya harus dipenuhi yang menuntut rekomendasi dari Bupati," ujarnya.

Disisi lain, Selaku penanggung jawab Galian tersebut, I Nyoman Pasek mengatakan pihaknya sudah berupaya untuk ngurus ijin, hanya saja belum diterbitkan sampai saat ini. Ditanya soal alasan terkait kendala penerbitan ijin tersebut, menurut Pasek dikatakan alasannya lantaran antara Provinsi dan Kabupaten belum sinkron. "Ketawa saya dengar alasan itu," ujarnya.

Padahal pengajuan ijinnya, aku Pasek sudah dilakukan sejak lama sebelum Gunung Agung erupsi bahkan sampai saat ini berkas berkasnya masih ada disana. "Kita sportif, setelah dapat surat kami langsung hentikan aktivitas Galian," ujar Pasek.

[pilihan-redaksi2]
Di Galian tersebut, menurut Pasek ada sekitar 450 orang yang bergantung hidup, terutama ibu-ibu meski hanya kerja ngosek, namun bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari untuk kebutuhan makan dan bekal sekolah anak sehari hari. Jika ini dihentikan tentu harus ada juga keadilan bagi mereka yang kehilangan pencaharian.

Bahkan, dirinya juga mengajak siapapun dan kapan saja untuk buktikan bersama, selain ngosek disini apa saja penghasilan ibu-ibu tersebut. Tidak hanya itu, dirinya juga mengaku mendengar desas-desus bahawa ada perusahaan berijin tapi tidak bayar pajak, hanya saja untuk kepastiannya masih perlu ditelusuri. (bbn/igs/rob)