Bupati Artha: Jika Ditemukan Berpolitik, Pegawai Kontrak Dikeluarkan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bupati Artha: Jika Ditemukan Berpolitik, Pegawai Kontrak Dikeluarkan

Senin, 1 Oktober 2018, 17:25 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Beritabali com.Jembrana. Bupati I Putu Artha selaku Insepektur upacara minta dalam tahun politik para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar senantiasa Netral.

[pilihan-redaksi]
”Pemilihan Presiden(Pilpres) akan dihelat pada 17 April 2019. Saya minta kepada segenap jajaran ASN termasuk pegawai kontrak Pemkab. Jembrana agar bersikap netral agar pelaksanaan Pemilu berjalan lancar dan damai. Jangan ada ASN ikut berpolitik praktis. Jangan ikut-ikutan cawe-cawe. Namun demikian, sebagai warga negara yang baik berikan suara berdasarkan pilihan dan hati nurani,“ harapnya saat memimpin upacara dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila di lapangangan Taman Pecangakan, Jembrana.

Selain ASN, Bupati I Putu Artha juga menyoroti keberadaan pegawai kontrak yang ikut berpolitik praktis. Ia menegaskan jika ditemukan ada pegawai kontrak berpolitik praktis apalagi sebagai pengurus partai politik, dirinya tidak akan memberikan toleransi bagi mereka.

Kepada para pimpinan OPD diminta agar senantiasa jeli. Jika ditemukan pegawai kontrak yang terlibat berpolitik praktis atau sebagai pengurus partai politik, ia minta mereka dikeluarkan dari pegawai kontrak Pemkab Jembrana.

[pilihan-redaksi2]
Terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Bupati I Putu Artha selaku Inspektur Upacara mengatakan, Bupati Artha mengajak seluruh pegawai dan masyarakat untuk menjaga pelaksanaan Pemilu agar berjalan aman, tertib, damai dan berintegritas,

“Jagalah netralitas dan jangan mudah terpengaruh oleh berita dan informasi bohong atau HOAX. Jagalah persatuan dan jangan mudah terperdaya oleh politisasi SARA dan politisasi uang. Mari kita wujudkan sila keempat Pancasila yakni, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,“ pungkasnya. (bbn/Jim/rob)