Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Menurutnya, dukungan Pemprov Bali melalui penyiapan lahan, penguatan rantai pasok pangan lokal, serta peningkatan pengawasan merupakan langkah positif yang perlu diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

“Kami menyambut baik komitmen Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Bagi kami, apa pun yang membawa manfaat bagi masyarakat tentu patut didukung. Namun, dukungan bukan berarti menghilangkan sikap kritis. Justru kritik dan pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama agar setiap kebijakan benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat,” ujar De Gadjah.

Ia menegaskan bahwa berbagai catatan kritis yang sebelumnya disampaikan Fraksi Gerindra-PSI dalam Pandangan Umum DPRD Provinsi Bali merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Menurutnya, kritik harus dipahami sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan, bukan sebagai penghalang kerja sama dalam membangun Bali.

“Kami tetap konsisten dengan berbagai catatan dan masukan yang telah disampaikan. Yang baik kita dukung, yang kurang kita perbaiki, dan yang belum tepat kita kritisi. Tidak ada yang perlu dipertentangkan karena tujuan akhirnya sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Bali,” tegasnya.

Lebih lanjut, De Gadjah menekankan bahwa Program MBG merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mempersiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing.

“Bapak Presiden Prabowo ingin memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Jangan sampai masa depan anak-anak kita terhambat hanya karena keterbatasan ekonomi. MBG bukan sekadar memberikan makanan hari ini, tetapi merupakan investasi untuk masa depan bangsa,” ungkapnya.

De Gadjah juga mendukung langkah transformasi MBG yang dijalankan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono atau Mas Dar, dengan penekanan pada peningkatan kualitas pelayanan, keamanan pangan, transparansi, dan penguatan tata kelola.

Menurutnya, evaluasi dan pembenahan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program nasional berskala besar tersebut.

“Semangatnya jelas, perbaiki, bukan hentikan. Kita dukung transformasi yang dilakukan Mas Dar. Kalau ada kekurangan, segera dibenahi. Kalau ada penyimpangan, harus ditindak tegas. Keselamatan anak-anak dan kualitas pelayanan tidak boleh ditawar,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali, De Gadjah juga berharap pelaksanaan MBG dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM lokal.

Ia menilai penguatan produksi pangan lokal harus menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem MBG yang berkelanjutan.

“Harapan kami sederhana. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, petani memiliki kepastian pasar, peternak dan nelayan semakin sejahtera, serta UMKM lokal ikut berkembang. Jadi manfaat MBG tidak berhenti di dapur dan sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat sampai ke desa-desa,” jelasnya.

Terkait peluang insentif fiskal dari pemerintah pusat, De Gadjah berharap hal tersebut menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG, bukan semata-mata mengejar penghargaan atau tambahan anggaran.

Ia juga menyambut rencana penguatan pengawasan melalui satuan tugas MBG di daerah, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan kewenangan masing-masing lembaga.

“Insentif tentu baik sebagai bentuk penghargaan atas kinerja daerah. Tetapi yang paling penting bukan berapa besar insentif yang diperoleh, melainkan bagaimana program ini berjalan dengan aman, transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

De Gadjah menegaskan bahwa dirinya bersama jajaran Gerindra Bali dan HKTI Bali terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, BGN, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Menurutnya, program yang menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan anak-anak tidak seharusnya terhambat oleh perbedaan pandangan politik.

“Dalam urusan kepentingan rakyat, kita harus mampu bekerja sama tanpa kehilangan prinsip. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing. Kita boleh berbeda pandangan dalam kebijakan, tetapi harus tetap memiliki kepedulian yang sama terhadap masyarakat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, De Gadjah mengajak seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan MBG secara konstruktif, dengan mengutamakan kualitas, keselamatan, serta keberlanjutan manfaatnya.

“Bapak Presiden Prabowo telah menempatkan pemenuhan gizi anak-anak sebagai salah satu prioritas pembangunan bangsa. Tugas kita bersama memastikan program tersebut dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan benar, dan manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat.”

“Karena pada akhirnya, pengabdian bukan tentang siapa yang paling banyak mendapat pujian, tetapi siapa yang benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat.”

“Yang baik kita dukung, yang kurang kita perbaiki, dan yang salah harus berani kita luruskan. Semua demi rakyat, Bali, dan Indonesia,” pungkas De Gadjah.