Caleg Perempuan di Bali Masih Terganjal Ongkos Politik

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Caleg Perempuan di Bali Masih Terganjal Ongkos Politik

Selasa, 9 April 2019, 11:40 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Calon legislatif (Caleg) perempuan di Bali masih belum mampu bersaing secara maksimal karena terkendala ongkos politik atau ketersediaan dana pendukung operasional dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena perempuan Bali masih berpikir untuk mengutamakan kepentingan dapur dan keluarga.

[pilihan-redaksi]
“Kalau perempuan mikir 1000 kali untuk menghabiskan uang yang belum tentu menang. Plus walaupun perempuan punya dana dan mau, ia harus perlu dukungan total dari pasangan dan keluarganya. Jadi caleg perempuan harus sudah selesai urusan dengan keuangan dan keluarganya” kata Ketua Yayasan Bali Sruti Dr. Luh Riniti Rahayu saat dikonfirmasi di Denpasar pada Selasa (9/4).

Menurut aktivis perempuan ini, pertarungan pada setiap pemilu memerlukan ongkos politik yang semakin meningkat. Apalagi dengan sistem tarung bebas maka ongkos politik semakin meningkat.

Kondisi ini membuat keterwakilan perempuan secara nasional maupun lokal belum sesuai harapan. Belum lagi partai politik (parpol) mencalonkan perempuan hanya berdasarkan syarat regulasi, tidak berdasarkan pengkaderisasi yang seharusnya sudah dilakukan, karena ini sudah pemilu ke 4 dan sudah 20 tahun.

“Namun afirmasi selama 4 kali pemilu ini masih hanya sampai tahap pencalonan. setelah itu dibiarkan tarung bebas. sehingga pada setiap hasil akhir pemilu, keterwakilan tidak bisa mencapai 30 %. karena para calon yang jumlahnya 30-40 % tidak mungkin semuanya menang” ujar Riniti Rahayu yang juga merupakan akademisi dari Universitas Ngurah Rai, Denpasar.

Riniti mengakui perempuan yang menjadi caleg kini sudah semakin berkualitas, terbukti sudah semakin memahami regulasi. Tinggal bagaimana para masyarakat pemilih memberikan kepercayaan, sehingga keterwakilan perempuan bisa meningkat lagi pada pemilu 17 April 2019.

[pilihan-redaksi2]
Riniti berharap parpol memiliki komitmen mengkaderkan perempuan, tidak hanya dicari dan dipersiapkan saat jelang pemilu. Walaupun harus diakui sebagai caleg perempuan, memang berbeda. Perempuan harus menyadari dirinya di ranah politik tidak saja mewakili aspirasi konstituennya, namun juga adalah simbol keterwakilan, simbol keadilan masyarakat laki-laki dan masyarakat perempuan. Pada akhirnya penguatan akan kesadaran gender juga diperlukan caleg perempuan dan akan lebih bagus lagi bila caleg laki-laki juga mendapatkannya.

Riniti menambahkan sesuai data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali untuk pemilu 17 April 2019 jumlah caleg perempuan di provinsi Bali mencapai 38, 94 %. Sedangkan rincian di kabupaten/ kota yakni Kota Denpasar mencapai 37,44 %, Kabupaten Badung 38 %, Kabupaten Tabanan 36 %, Jembrana 42,34%, Buleleng 40,67%, Karangasem 38,9 %, Klungkung 38,23 %, Bangli 40 % dan Gianyar 40 %.[bbn/mul]