Koster Sebut Banyak ASN yang Penempatannya Tidak Sesuai Latar Belakang

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Koster Sebut Banyak ASN yang Penempatannya Tidak Sesuai Latar Belakang

Kamis, 27 Juni 2019, 17:30 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster melakukan penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Bali yang menurut penilaiannya masih carut marut.

[pilihan-redaksi]
Pasalnya masih banyak pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian. Melalui penataan yang saat ini gencar dilakukan, Koster ingin mewujudkan birokrasi kuat serta profesional untuk melakukan sebuah lompatan besar di periode pertama kepemimpinannya.

Hal tersebut diutarakan Gubernur Koster saat melantik PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama, Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemprov Bali, Kamis (27/6/2019).

Lebih jauh Gubernur Koster mengurai, seleksi pengisian jabatan kali ini dilakukannya dengan cermat dan detail berdasarkan portofolio yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali.

“Saya murni hanya melihat portofolio yang meliputi pangkat, bidang ilmu, pengalaman serta pertimbangan lain yang berkaitan dengan bidang tugas sesuai tupoksi OPD,” terangnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini memahami kalau permasalahan dalam birokrasi saat ini masih carut marut. Menurutnya, banyak penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar latar belakang pendidikan. Kondisi seperti itu terjadi di sejumlah OPD, salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali.

“Orang-orang teknis bidang kesehatan, pendidikan, pertanian ya ndak cocok di sana,” ujar Koster seraya menyoroti menumpuknya jumlah pegawai pada badan yang menangani bidang pendapatan tersebut.

Menurut dia, hal itu terjadi karena masih adanya mindset pegawai berebut ke ‘tempat basah’. Jika hal ini dibiarkan, ia yakin kinerja OPD tidak akan maksimal. Tak ingin persoalan ini berlarut-larut, Koster memerintahkan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Kepala BKD segera melakukan penataan dan menempatkan orang-orang teknis ke OPD yang sesuai dengan keahliannya.

“Kembalikan mereka ke tempat yang cocok, agar ada kesesuaian antara disiplin ilmu dengan bidang tugas,” imbuhnya.

[pilihan-redaksi2]
Pada bagian lain, Koster menegaskan bahwa pengisian jabatan era kepemimpinannya juga mempertimbangkan keberadaan pegawai berpangkat tinggi yang terkatung-katung tidak memperoleh jabatan.

“Semuanya harus bersih sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dengan demikian, semua pegawai punya harapan berdasarkan kinerja dan kepangkatan,” tandasnya.

Melalui pola ini, Koster ingin menciptakan iklim yang kondusif di jajaran birokrasi sehingga seluruh jajaran dapat bekerja dengan fokus, tulus dan lurus dalam menjalankan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Masih dalam konteks penataan birokrasi, Koster juga memerintahkan BKD Provinsi Bali untuk merancang sebuah aplikasi yang dapat mengukur kinerja pegawai, termasuk proses kenaikan pangkat secara otomatis. (bbn/humasbali/rob)