Revisi KUHP Jangan Jadi Alat Mengkriminalisasi Perempuan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Revisi KUHP Jangan Jadi Alat Mengkriminalisasi Perempuan

Selasa, 24 September 2019, 12:48 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Revisi terhadap KUHP diharapkan tidak menjadi alat untuk mengkriminalisasi perempuan. Revisi seharusnya justru memberikan rasa adil yang lebih baik bagi perempuan.

[pilihan-redaksi]

Harapan tersebut disampaikan Ketua Yayasan Bali Sruti Dr. Luh Riniti Rahayu menanggapi RUU KUHP yang tidak mengedepankan perspektif gender. Beberapa poin yang dinilai tidak berperspektif gender yaitu pidana penjara 4 tahun bagi koban perkosaan yang sengaja menggugurkan kandungan. Denda Rp 1 juta bagi wanita pekerja yang pulang malam dan terlunta-lunta di jalanan dan dianggap gelandangan. Termasuk penjara 6 tahun bagi perempuan yang terpaksa menginap dengan lawan jenis untuk menghemat biaya.

“Jelas sangat diskrimatif. Terutama korban terbesar adalah perempuan bila RUU tersebut jadi diundangkan. Akan banyak orang yang akan dihukum, padahal penjara sudah penuh. Benar-benar HAM dan hak asasi perempuan terancam” ujar Riniti yang juga merupakan akademisi dari Universitas Ngurah Rai, Denpasar saat dikonfirmasi di Denpasar pada Selasa (24/9).

Menurut Riniti, Demokrasi akan menjadi mundur jika RUU KUHP disahkan, karena banyak pasal di dalamnya yang malah memberangus kebebasan. Jalan terakhir, RUU KUHP dikaji ulang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, karena ini menentukan kebebasan sipil masyarakat.

“Sebagai contoh bila perempuan yg tidak berdaya lalu diperkosa, ketika akan menggugurkan demi kesehatan reproduksinya, malah dihukum. Dimana adilnya? Ketika perempuan bekerja malam seperti tenaga perawat, bidan, dokter yg kerja shift malam, lalu kena tangkap? Sungguh tidak adil” ungkap Riniti.

Riniti mengungkapkan jangan dengan alasan mengejar deadline masa kerja DPR lalu malah membuat RUU yang mengekang kebebasan sipil. Apalagi jika kemudian aturan tersebut malah menjadi alat untuk menindas kaum perempuan.[bbn/mul]

Berita Denpasar Terbaru

•

Transportasi Publik di Bali Masih Setengah Hati

•

Beredar Video WNA Jual Tanah di Kintamani 54 Are

•

Ujian Kemerdekaan Pers di Ruang Sidang Perdata

•

Pikap Hantam Avanza di Renon, 4 Penumpang Luka

•

Bakar Sampah Picu Warung Pertamini Renon Terbakar

Berita Premium

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

Reporter: bbn/mul

Survei Pembaca Beritabali.com

Ayo Ikut Menentukan Arah Media Lokal! Dengan mengisi survei ini, Anda ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.