Sebagai upaya untuk membangun sistem perhubungan darat yang terintegrasi, Pemerintah Kota Denpasar menandatangani Nota Kesepahaman Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilaksanakan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiyadi bersama Pemprov Bali dan Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara ini terdiri atas pembelian jasa pelayanan Buy The Service (BTS) dengan jenis layanan transportasi Bus Rappid Transit (BRT) di Jakarta, Jumat (6/12). 

Menteri Perhubungan RI dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi mengatakan angkutan umum perkotaan di berbagai kota di Indonesia semakin kehilangan daya tariknya. Akibatnya, jumlah penumpang angkutan perkotaan semakin turun. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah suatu bukti komitmen Pemerintah Pusat untuk mengembangkan transportasi umum berbasis jalan di Indonesia. Melalui program buy the service dan pemberian bantuan bus BRT diharapkan dapat menjadi stimulan bagi Pemerintah Daerah, baik eksekutif maupun legislatif untuk menaruh perhatian lebih terhadap angkutan umum. 

Angkutan umum yang nantinya akan memberi manfaat besar bagi lingkungan, ekonomi dan juga kualitas hidup masyarakat. Stimulan yang dilakukan Pemerintah Pusat ini saya harap dapat direspon secara maksimal oleh Pemerintah Daerah serta dilanjutkan pengembangannya.

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan Dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di 5 Kota Percontohan (Medan, Palembang, Surakarta, Yogyakarta dan Denpasar) merupakan tahap awal dari program penanganan revitalisasi angkutan umum dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum. 

Penggunaan angkutan umum sebagai alat berpergian masyarakat merupakan hal mendasar yang perlu diterapkan pada kawasan perkotaan di Indonesia, mengingat makin bertambahnya pengguna kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, pemborosan bahan bakar minyak serta meningkatnya gas rumah kaca yang disebabkan oleh emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2019, pihaknya juga memberikan bus bantuan BRT kepada 4 Pemerintah Daerah (Kalimantan Selatan, Lampung, Kota Palembang dan Kota Pekanbaru) untuk menjadi stimultan pelaksanaan angkutan umum perkotaan.

"Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini, semoga inisiatif yang dilakukan Pemerintah Pusat dapat  direspon oleh Pemerintah Daerah sehingga bisa bekerja bersama membangun kota Indonesia yang lebih baik," ungkapnya. 

Wakil Walikota Denpaasar, I.GN Jaya Negara mengapresiasi penandatanganan nota Kesepahaman antara Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI dengan Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar terkait Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan. Hal ini sebagai langkah strategis dalam membentuk sistem perhubungan darat yang terintegrasi dengan dukungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah baik dari segi manajemen maupun sarana prasarananya. 

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkot Denpasar memiliki komitmen besar dalam membangun transportasi berkelanjutan. Tentunya pembangunan ini wajib memenuhi tiga aspek utama, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. 

"Harapan kami tentu kerjasama ini nantinya dapat berjalan dengan baik, membangkitkan lagi minat masyarakat berkendaraan umum yang tentu saja berdampak kepada kemudahan masyarakat, ketertiban lalu lintas dan menekan polusi di perkotaan," ucap Jaya Negara.

Kadis Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan didampingi Ka.UPT Transportasi Darat Dishub Kota Denpasar, Dewa Ketut Adi Pradnyana menambahkan bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman untuk sepakat bersama menata angkutan perkotaan sebagai langkah membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum kepada masyarakat. 

"Program ini merupakan upaya penataan angkutan perkotaaan di kawasan Sarbagita. Untuk tahap awalnya akan fokus di daerah Denpasar dan sekitarnya. Bentuk program dari pemerintah pusat nantinya bantuan pendanaan dalam menyediakan pelayanan angkutan perkotaan berupa pembelian jasa pelayanan Buy The Service (BTS) dengan jenis layanan transportasi Bus Rappid Transit (BRT) yaitu menggunakan tiket elektronik dengan barcode alias bus dengan layanan berteknologi," jelasnya. 

Anggaran operasionalnya dibantu Pemerintah Pusat dengan dukungan sarana fasilitas pendukung halte dan sebagainya disiapkan pemerintah daerah. Program ini di tahap pertamanya akan dirancang selama 5 tahun kedepan sampai 2024 melalui anggaran pemerintah pusat yang akan diberikan secara multiyears untuk menjamin kepastian layanan perkotaan. 

Tujuan program nasional ini tidak lain untuk meningkatkan lagi minat masyarakat menggunakan angkutan umum sehingga mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang diharapkan mampu mengurani kemacetan dan polusi udara" ungkapnya. 

“Tugas Pemkot Denpasar nantinya terkait rute dan manajemen rekayasa lalulintas di rute yang dilewati, membangun fasilitas pendukung dan sosialisasi. Ada empat rancangan rute untuk program ini antara lain Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Central Parkir Kuta - Jl. Imam Bonjol - Terminal Tegal - Pasar Badung - GOR Ngurah Rai, Central Parkir Kuta - Jl. Imam Bonjol - Jl. Mahendradata - Jl. Buluh Indah - Terminal Ubung - Terminal Mengwi, Sanur - Jl. Teuku Umar - Buagan- Jl. Mahendradata - Kerobokan - Dalung - Puspem - Sempidi serta Batubulan - Tohpati - Jl. Gatsu Timur - Jl. Gatsu Tengah - Jl. Gatsu Barat - Perumahan Dalung - Terminal Ubung," terangnya.