"Grubug" Babi di Bali, GUPBI: Data Pemerintah Tak Sesuai Fakta di Lapangan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

"Grubug" Babi di Bali, GUPBI: Data Pemerintah Tak Sesuai Fakta di Lapangan

Sabtu, 22 Februari 2020, 11:25 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) Propinsi Bali mengatakan, data jumlah babi yang mati akibat "grubug" atau kematian babi versi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kalau mau jujur data pemerintah (Pemprov Bali) tak sesuai data di lapangan, ada sebuah desa kecil di Badung yang bisa dijadian tolak ukur. Di desa kecil ini saja yakni Desa Penarungan, angka kematian babi mencapai 584 ekor babi, hampir mencapai 600 ekor. Itu baru di satu desa saja di Badung. Sementara pihak pemerintah menyatakan jumlah babi yang mati baru diangka 898," jelas Ketut Hari Suyasa, Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia Propinsi Bali, di Denpasar (21/2/2020).

Tidak samanya data pemerintah dan data faktual di lapangan, kata Ketut, karena tidak semua peternak babi melaporkan kasus kematian babi yang dimilikinya.

"Peternak kecil sering abai melaporkan kematian babi miliknya, jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, karena memang jarang sekali peternak melaporkan babinya yang mati. Itu sangat sulit, kalau kita tanya masyarakat peternak sering marah dan berkata ngapain dilaporkan," ujarnya.

Ketut Hari Suyasa menambahkan, saat ini ada indikasi 3 kabupaten yang sebelumnya tidak terdampak kini sudah terdampak "grubug babi" yakni Karangasem, Bangli, dan Buleleng. Kematian babi terakhir dilaporkan terjadi di wilayah Kintamani Bangli.

"Mudah mudahan bapak gubernur segera mengeluarkan sikap karena penanganan wabah ini tidak bisa dilakukan hanya oleh peternak atau dinas pertanian saja, tapi semua komponen masyarakat agar dilibatkan. Pemerintah propinsi agar bekerja sama dengan masyarakat desa adat, agar semua masyarakat paham dengan bio security. Ini yang harus dilakukan oleh pemprov Bali, karena angka kematian babi di Bali saat ini sudah mendekati angka 5 ribu atau bahkan lebih,"ujar Ketut Hari.

"Saya tidak akan banyak bicara soal berapa jumlah babi yang mati, tapi pemerintah agar selamatkan apa yang bisa diselamatkan. Seharusnya dari awal gubernur turun tangan untuk melakukan tindakan terstruktur, tidak dibebankan ke dinas pertanian saja. Semua komponen masyarakat harus dilibatkan terutama masyaratak adat. Kenapa desa adat tidak menjadi garda terdepan untuk mencegah penyebaran penyakit "grubug" babi ini. Di Bali babi bukan hanya produk ekonomis tapi juga produk budaya masyarakat hindu Bali, jadi kita tidak berlebihan jika minta bantuan masyarakat desa adat,"imbuhnya.

Sementara itu data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali menyebutkan hingga kini jumlah babi yang mati di Bali mendekati angka seribu ekor tepatnya 955 ekor tersebar di empat kabupaten. Angka kematian babi tertinggi terjadi di wilayah kabupaten Badung. Karena belum ditemukan obatnya, saat ini yang bisa dilakukan adalah upaya antisipasi dan edukasi terhadap para peternak babi di Bali agar wabah "grubug" atau kematian babi ini tidak semakin meluas.