Sebagai wujud sinergitas menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung melaksanakan audensi dengan jajaran Polresta Denpasar, bertempat di Lounge Polresta Denpasar, pada Senin 18 April 2022. 

Rombongan KPU Kabupaten Badung yang dipimpin Ketua KPU I Wayan Semara Cipta, A.Md, bertemu langsung dengan Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas, S.H., S.I.K., M.Si. didampingi Kasat Intelkam. 

Dalam kesempatan itu, Kapolresta Bambang yang baru menjabat selama dua bulan ini menyampaikan akan terus melakukan koordinasi dengan KPU Badung. Terlebih menjelang Bulan Juni 2022 ini sudah di mulai tahapan Pemilu yaitu verifikasi partai politik. 

“Kami berharap tetap berkoordinasi dan elaborasi antara Polresta Denpasar dan KPU Kebupaten Badung untuk mensukseskan Pemilu tahun 2024. Ini merupakan tanggung jawab dari negara yang harus kita sukseskan,” tegasnya. 

Perwira melati dua di pundak ini berharap, dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mulai dari tahapan awal hingga hari H pelaksanaan sampai proses terakhir dapat berjalan dengan aman dan lancar. 

"Sesuai harapan kita bersama dan KPU tetap melaksanakan Sosialisasi terkait tahapan pemilu yang telah ditentukan bahwa tidak ada penundaan pelaksanaan Pemilu 2024," terangnya. 

Sementara dalam penjelasannya, Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta A.Md, menyampaikan ada dua kecamatan di wilayah Kabupaten Badung merupakan wilayah Hukum Polresta Denpasar. Yakni kecamatan Kuta dan Kuta Selatan yang juga memiliki dinamika politik sangat tinggi diantara 6 kecamatan di Badung. 

Dimana, KPU Pusat telah menetapkan tanggal pemilihan umum tahun 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang dan pada 12 April 2022 yang lalu komisioner KPU RI dan Bawaslu RI baru saja dilantik. 

Sedangkan saat ini dua orang anggota KPU Kabupaten Badung yang sudah menjabat 2 periode yaitu Ketua KPU dan Nesia Padma Gandi. Dimana, masa jabatanya akan berakhir pada 16 Oktober 2023, sehingga tidak bisa menemani hingga hari H pelaksanaan Pemilu. 

Sedangkan untuk pelaksanaan Verifikasi Partai Politik mendatang, partai politik yang mendapat suara 20% sesuai dengan Parlement Threshold pada pemilu 2019 hanya akan dilakukan verifikasi faktual. 

Sementara itu, bagi Partai Politik yang baru dan yang mendapakan suara dibawah Parlement Threshold akan dilaksanakan verifikasi faktual dan administrasi.

“Terkait pelaksanaan Pemilihan serentak kami dari KPU Kabupaten Badung sudah merancang anggaran untuk diajukan pada tahun 2023 mendatang sedangkan untuk anggaran keamanan bagi TNI dan Polri akan diajukan pada anggaran perubahan di tahun 2023,” ujarnya. 

Sebagaimana diketahui jumlah kursi di Kabupaten Badung berdasarkan hasil Pemilu tahun 2019 yaitu 40 kursi. Namun saat ini sesuai aturan dengan jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk berkisar di 500 ribu s/d 1 juta. 

Maka dari itu, alokasi kursi berjumlah 45 kursi dan saat ini berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Badung jumlah penduduk Kabupaten Badung yaitu lebih dari 500 ribu sehingga pada Pemilu tahun 2024 mendatang alokasi kursi di Kabupaten Badung berjumlah 45 Kursi. 

“KPU RI telah menguji coba aplikasi yaitu Sirekap untuk memudahkan proses penghitungan suara, nantinya setelah selesai penghitungan suara surat, hasil C pleno akan di foto lalu diupload ke aplikasi Sirekap atau Sirekap web. Sehingga nantinya baik saksi maupun masyarakat dapat mengakses hasil penghitungan suara,” ungkapnya.