Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Minggu, 20 September 2026
Aksi Demo Mahasiswa di Renon Tolak Otsus di Papua
beritabali/ist/Aksi Demo Mahasiswa di Renon Tolak Otsus di Papua.
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa dari Petisi Rakyat Papua (PRP) di depan Konsulat Amerika di Renon, pada Jumat 3 Juni 2022.
Para pendemo membawa sejumlah spanduk dan poster untuk menyampaikan beberapa tuntutan salah satunya menolak Otsus jilid II dan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua.
Koordinator aksi demo Martin Pigai, dalam orasinya mengatakan pascapengesahan UU Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II yang tercantum dalam UU No.2 tahun 2021 tentang otonomi khusus, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 Bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan tengah Papua.
Pertemuan itu direncanakan pada Jumat 14 Maret 2022, dengan agenda persiapan pemekaran Provinsi di Wilayah Papua khususnya Pegunungan Tengah.
"Kami dengan tegas menolak Otsus jilid II dan juga rencana pemekaran provinsi di tanah Papua," ungkapnya di tengah aksi.
Ia mengatakan, pembahasan tersebut didasarkan pasal 76 UU Ayat 3, No. 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Dimana tuntutan pemekaran Provinsi sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua.
Dalam keputusan sepihak kementerian dalam negeri bersama elit-elit politik praktis di Papua menimbulkan protes masyarakat, sehingga menggelar aksi demonstrasi damai sejak Maret - Mei 2022.
Martin Pigai melanjutkan, bahwa dampak Otsus dan pemekaran wilayah adalah menjadi lahan baru bagi militer Indonesia untuk menjaga kepentingan eksploitasi sumber daya alam di Papua.
Ini dibuktikan pascadisahkannya kebijakan Otsus Jilid II yang menurutnya tidak demokratis dan terlalu dipaksakan terlebih pada pembangunan Polres di Dogiya, pembangunan Brimob di Yahukimo, dan beberapa wilayah lainnya.
"Pemekaran membuka lahan bisnis menengah untuk pemodal besar, bisnis minuman keras, judi dan prostitusi serta sembako," ujarnya.
Sementara di sisi lain, kata Martin Pigai, sektor pendidikan tidak mengalami peningkatan kualitas. Justru peningkatan kuantitas sekolah milik swasta begitu pula sektor kesehatan.
"Jumlah orang asli Papua yang kurang dari 4 juta akan terus tergusur demi kepentingan modal di tanah seluas 45 juta Hektar. Penggusuran tanah dan perampasan wilayah dengan dalil hak guna pakai terus terjadi di seluruh wilayah Papua," ungkapnya.
Aksi unjuk rasa mahasiswa PRP dijaga ketat Polresta Denpasar. Namun dalam pengamanan itu personel dilarang membawa senjata api. Meski demikian pengamanan berjalan humanis.
"Personel melaksanakan tugas dengan penuh humanis karena ini pengamanan bersifat pelayanan dan jangan sampai ada arogansi yang dapat mengarah anarkisme," kata Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu Ketut Sukadi.
Reporter: bbn/bgl
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Sopir Truk di Muncan Karangasem Dibakar Hidup-hidup, Diduga Soal Setoran
Dibaca: 7860 Kali
Tiga WNA Australia Ditemukan Tewas di Kontrakan Legian
Dibaca: 5636 Kali
Habib Diciduk di Vila Dalung, 152 Gram Ganja Disita Polisi
Dibaca: 3532 Kali
Bentrok di Mess Buruh Tunas Jaya Sanur di Benoa, Satu Orang Tewas
Dibaca: 2388 Kali
ABOUT BALI
Turis Australia Ditangkap Bawa 37 Paket Ganja di Denpasar
Kronologi Gudang Rongsokan di Jalan Nakula Denpasar Terbakar
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman