Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 27 Oktober 2026
Retribusi Rp150 Ribu dari Turis Asing ke Bali, Kadispar Jamin Transparansi
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengatakan retribusi yang dipungut dari wisatawan asing ke Bali nantinya juga dilakukan negara lain yang memakai metode berbeda yakni seperti pajak.
Untuk besaran pungutan Rp150 ribu, menurutnya tidak mahal dan ideal. "Ada, modelnya lain-lain. Ada yg bentuknya tax, kayak Bangkok kan sekarang 300 baht hampir Rp 180 ribuan. Singapura juga sudah. Yang kita hampir mirip kayak Thailand. Di Eropa beberapa juga ada," kata Pemayun kepada wartawan.
Baca juga:
Turis Asing Tak Yakin Alokasi Retribusi Rp150 Ribu Sesuai Sasaran: Masuk Kantong Pemerintah
Pemayun mengatakan, sebenarnya pungutan biaya Rp150 ribu untuk turis masuk ke Bali itu masih digodok. Meski begitu, rencana tersebut merupakan Undang-undang Nomor 15, tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
"Pasal 8, Ayat 3 dan 4 itu kan Pemerintah Provinsi Bali wajib mendapat pemasukan dari pendapatan lainnya berupa pungutan wisatawan asing," ujarnya.
"Kalau kita lihat dari yang lain kan ada per hari 3 dolar US. Kita lebih memudahkan cari range-nya, ambil Rp 150 ribu yang kita anggap visible. Kalau kita lihat, bandingkan dengan yang lain sebenarnya kita jauh lebih adaptif, lebih bisa diterima, dengan kurs jadinya 10 USD," jelas Pemayun.
Sementara, saat ditanya apakah nantinya apakah akan diintegrasikan soal pungutan menjadi satu pintu, Pemayun menyatakan hal itu berbeda dengan Visa On Arrival, di mana dananya mengalir ke pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Bali juga siap transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab terkait nantinya apabila jadi memungut biaya Rp150 ribu dari turis asing yang masuk ke Pulau Dewata.
"Maka pembayaran lewat e-payment, ada barcode dan sebagainya. Wisatawan juga bisa melihat penggunaannya seperti apa. Karena kita akan diaudit oleh eksternal audit juga. Jadi, betul-betul transparan di era sekarang," katanya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, I Wayan Puspa Negara, menyatakan, pihaknya setuju dengan pungutan Rp 150 ribu itu asal nantinya setelah disahkan, bisa disosialisasikan dengan baik ke turis asing. Dia menyebut negara lain seperti Thailand dan Bhutan melakukan kebijakan serupa tapi dengan cara berbeda.
Selain itu, dia juga menyakini dengan adanya pungutan Rp 150 ribu tidak akan berdampak kepada kunjungan turis asing ke Bali. Selain itu untuk pungutan Rp150 ribu untuk turis asing sudah ideal tidak mahal maupun murah.
"Menurut saya tidak terlalu berdampak karena hampir semua negara menerapkan hal yang sama. Bahkan, untuk masuk ke satu negara biayanya lebih besar ketimbang di negara kita. Hanya akan menjadi aneh saja bagi wisatawan, ini buat apa lagi. Jadi pintunya terlalu banyak," ujarnya. (sumber: cnnindonesia.com)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/net
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5917 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4638 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2602 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2258 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2215 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan