Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 27 Oktober 2026
Tito Klaim Pilkada Langsung Bisa Hambat Pembangunan Daerah
beritabali.com/cnnindonesia.com/Tito Klaim Pilkada Langsung Bisa Hambat Pembangunan Daerah
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai permasalahan politik akibat Pilkada langsung kerap mengganggu pembangunan di daerah.
Ia menyampaikan itu kala membandingkan kelebihan dan kekurangan mekanisme pengisian kursi kepala daerah lewat pilkada langsung dengan penunjukkan penjabat kepala daerah dalam rapat Komisi II DPR, Senin (10/6).
Ia menyebut urusan partai politik kala kepala daerah dipilih lewat pilkada kerap jadi soal yang kemudian mengganggu pembangunan.
"Satu partai yang sama saja belum tentu kompak, rivalitas, apalagi kalau partainya berbeda sering kali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat," kata Tito dalam rapat.
Tito menyebut hubungan yang kurang harmonis antara gubernur di tingkat provinsi dengan bupati atau wali kota di bawahnya kerap jadi soal. Terlebih, jika mereka berasal dari parpol yang berbeda.
Dalam paparannya, Tito juga menyebutkan beberapa kekurangan lainnya dari pelaksanaan pilkada, yakni potensi polarisasi masyarakat dan potensi kerawanan konflik di masyarakat. Kemudian, biaya politik mahal serta tak semua kepala daerah terpilih itu memiliki pengalaman sebagai birokrat.
Pada saat yang sama, Tito juga memaparkan sejumlah dampak positif atas kepala daerah yang terpilih lewat pilkada, yakni memiliki legitimasi yang kuat dan menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
"Calon-calon dapat muncul dari berbagai kalangan, sehingga kader-kader bangsa yang bagus memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin daerah," mengutip paparan Tito.
Ia lantas membandingkannya dengan penjabat kepala daerah yang mekanismenya melalui penunjukkan oleh pemerintah pusat.
"Nah pj tidak ada, dia bukan kader partai politik, mereka birokrat, sehingga tidak perlu terjadi konflik politik antara bupati/wali kota," ucap dia.
Menurutnya penjabat itu juga tak menelan biaya politik. Ia mengaku tak pernah ada proses transaksional dalam penunjukkan para penjabat tersebut. Selain itu, ia mengatakan para penjabat kepala daerah yang ditunjuk juga diangkat dari struktural jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama.
"Sehingga memiliki pengalaman dan pengetahuan tata kelola pemerintahan," mengutip paparan Tito.
Namun, ia juga mengungkapkan sejumlah kekurangan dari metode penunjukan penjabat daerah ketimbang pilkada. Tito mengaku penjabat daerah ini memiliki legitimasi yang lebih lemah ketimbang pasangan calon yang terpilih lewat pilkada.
Lalu, ia menilai latar belakang penjabat kepala daerah yang seorang birokrat cenderung menjadikan mereka kurang inovatif, kurang berani mengambil terobosan kreatif, serta berpikir hanya rutinitas karena terikat aturan normatif. (sumber: cnnindonesia.com)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/net
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5917 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4639 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2605 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2260 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2215 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
