Proyeksi APBD Karangasem 2026 Defisit Rp116 Miliar, DPRD Dorong Pendapatan Digenjot

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Proyeksi APBD Karangasem 2026 Defisit Rp116 Miliar, DPRD Dorong Pendapatan Digenjot

Selasa, 9 September 2025, 23:06 WITA Follow

beritabali/ist/Proyeksi APBD Karangasem 2026 Defisit Rp116 Miliar, DPRD Dorong Pendapatan Digenjot.

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Rencana pendapatan daerah Kabupaten Karangasem dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 diproyeksikan tidak sebanding dengan besaran belanja yang direncanakan pemerintah daerah.

Berdasarkan dokumen Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, pendapatan daerah Karangasem ditargetkan sebesar Rp1,819 triliun. Sementara itu, belanja daerah dipatok jauh lebih besar, yakni mencapai Rp1,936 triliun.

Artinya, terdapat selisih sekitar Rp116 miliar lebih antara rencana pendapatan dan belanja daerah. Kekurangan tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Usai rapat Paripurna, Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika mengakui kondisi tersebut. Untuk itu, pihaknya mendorong agar eksekutif lebih menggenjot sektor pendapatan.

"Ya memang ada defisit, tetapi sudah tertutupi dengan silpa tahun anggaran sebelumnya. Namun demikian, kami mendorong agar pihak eksekutif lebih menggenjot di sektor pendapatan," kata Suastika, Selasa (9/9/2025).

Setelah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan, selanjutnya akan menyesuaikan hasil pembahasan KUA, sesegera mungkin untuk dilakukan penjabaran di rancangan APBD melalui Ranperda. Setelah itu baru kemudian dibahas sebelum nantinya diambil keputusan.

Sementara itu, dalam rancangan APBD 2026 juga direncanakan adanya penambahan penyertaan modal daerah kepada dua BUMD, yakni PT BPD Bali sebesar Rp5 miliar dan PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) sebesar Rp1 miliar. Dengan demikian, total pengeluaran pembiayaan daerah tahun depan mencapai Rp6 miliar.