Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, secara resmi menurunkan status Tanggap Darurat Bencana menjadi Status Transisi Darurat ke Pemulihan selama tiga bulan, mulai 17 September hingga 17 Desember 2025.

Hal tersebut diungkapkan Jaya Negara bersama Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Posko Induk Penanganan Bencana, Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (16/9) sore.

Lebih lanjut dijelaskan, peralihan status ini dilakukan setelah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, BMKG, serta kaji cepat BPBD Kota Denpasar. Saat ini fokus utama penanganan pascabencana adalah membersihkan sampah sisa banjir, memberikan pelayanan kesehatan secara intensif, dan memenuhi kebutuhan warga terdampak.

“Berdasarkan pertimbangan Bapak Gubernur, BMKG dan BPBD, maka status status Tanggap Darurat Bencana menjadi Satatus Transisi Darurat ke Pemulihan selama tiga bulan,” ujarnya.

Jaya Negara menegaskan, meski status berubah, dampak bencana masih dirasakan masyarakat sehingga penanganan komprehensif tetap diperlukan. Hal ini meliputi dampak kemanusiaan dan sosial, lingkungan, infrastruktur, serta kesehatan.

“Walaupun status telah beralih, pelayanan kepada warga terdampak akan terus dilaksanakan hingga tuntas, sehingga perbaikan pada sektor vital, infrastruktur, sekolah, serta sosial ekonomi masyarakat kembali pulih,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak dalam membantu penanganan bencana di Denpasar.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama TNI, Polri, kolompok masyarakat serta perorangan yang sudah mendukung penanganan serta pemulihan akibat bencana ini, bangkit bersama pulih bersama,” ujar Jaya Negara.

Dalam masa transisi pemulihan ini, Pemkot Denpasar menyiapkan langkah strategis di berbagai bidang.

Di sektor pendidikan, perbaikan infrastruktur sekolah sudah mulai dilakukan sehingga kegiatan belajar bisa kembali berjalan. Siswa terdampak juga akan mendapat bantuan berupa pakaian, buku, tas, dan sepatu.

Di sektor kesehatan, Pemkot Denpasar bersama rumah sakit negeri dan swasta akan menggelar pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, khususnya ibu hamil, anak-anak, balita, lansia, dan kelompok rentan.

Sedangkan di sektor ekonomi, bantuan diberikan bagi pemilik usaha dan toko terdampak banjir melalui verifikasi dan validasi berbasis KTP elektronik Kota Denpasar. Sementara untuk 638 pedagang Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, bantuan pemulihan ekonomi senilai total Rp4,6 miliar akan digelontorkan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.