Bali Butuh 32 Ribu Rumah Layak Huni, Koster Minta Dukungan Pusat Anggaran 2026

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bali Butuh 32 Ribu Rumah Layak Huni, Koster Minta Dukungan Pusat Anggaran 2026

Selasa, 25 November 2025, 11:38 WITA Follow

beritabali/ist/Bali Butuh 32 Ribu Rumah Layak Huni, Koster Minta Dukungan Pusat Anggaran 2026.

BERITABALI.COM, BADUNG.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Bali membutuhkan alokasi anggaran untuk membangun 32 ribu rumah rakyat layak huni.

Melalui dukungan pemerintah pusat lewat program Kredit Program Perumahan (KPP), ia menargetkan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat dapat dituntaskan dalam lima tahun.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Koster dalam kegiatan sosialisasi percepatan penyaluran KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta Permodalan Nasional Madani (PNM) melawan rentenir, yang berlangsung di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Senin (24/11/2025).

Gubernur Koster menjelaskan bahwa kebutuhan 32 ribu rumah layak huni tersebut merupakan bagian dari kewenangan bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Di Bali ini, terbanyak adalah kewenangan kabupaten/kota yaitu 22 ribu," katanya.

Ia meminta pemerintah pusat mengalokasikan pagu anggaran yang lebih besar untuk Bali pada 2026 agar percepatan pembangunan permukiman dapat berjalan optimal.

"Mohon bisa dibantu lebih banyak di tahun 2026, sesuai dengan pagu, bersinergi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota," harapnya.

Melalui kolaborasi antarpemerintahan, Gubernur Koster optimistis persoalan rumah tak layak huni dapat tuntas dalam lima tahun.

"Dengan demikian, tak ada lagi masyarakat Bali yang tinggal di rumah tak layak huni," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi atas program 3 juta rumah yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini mencakup pembangunan rumah di perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir.

"Ini akan sangat membantu masyarakat karena mencakup tiga kawasan," cetusnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, merespons positif harapan yang disampaikan Gubernur Koster. Ia menyatakan kesiapannya mempertimbangkan percepatan perbaikan rumah tak layak huni di Bali secara bertahap.

“Di Bali, masih ada rumah tak layak huni dan kawasan kumuh dan kita akan perbaiki secara bertahap. Tadi saya mendapat laporan dari Walikota Denpasar kalau butuh 100 unit, tahun depan langsung kita alokasikan anggaran untuk merenovasi 100 rumah tak layak huni,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo sangat serius dalam program penyediaan rumah layak huni. Hal ini tercermin dalam peningkatan signifikan alokasi anggaran untuk renovasi rumah tak layak huni.

“Tahun ini ada 45 ribu rumah dan tahun depan meningkat delapan kali lipat menjadi 400 ribu rumah. Ini membuktikan bahwa program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” sebutnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa program penyediaan rumah oleh Presiden Prabowo bertujuan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pembiayaan yang aman dan tidak terjerat rentenir.

“Kita ingin memastikan rakyat Bali bisa miliki rumah dengan skema pemerintah, mari kita sukseskan program ini dan pastikan KUR Perumahan sampai ke masyarakat dan tepat sasaran,” pungkasnya.