Bangli Jadi Proyek Percontohan Perlinsos Digital 2026

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bangli Jadi Proyek Percontohan Perlinsos Digital 2026

Rabu, 11 Februari 2026, 15:03 WITA Follow

bbn/dok Humas Bangli/Bangli Jadi Proyek Percontohan Perlinsos Digital 2026.

BERITABALI.COM, BANGLI.

Kabupaten Bangli terus menegaskan posisinya sebagai daerah pelopor transformasi digital di Provinsi Bali. Pada 2026, Bangli terpilih sebagai satu dari 40 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi piloting Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bangli kini menggencarkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), khususnya bagi petugas lapangan jaminan sosial yang berperan langsung dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial.

Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, yang mengatur pemanfaatan data kependudukan digital untuk memastikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berjalan transparan, akurat, dan tepat sasaran.

Kegiatan aktivasi IKD direncanakan berlangsung selama lima hari dan dipusatkan di Ruang Rapat Kantor Bersama Loca Carana, Bangli, mulai Selasa (10/2/2026). Aktivasi melibatkan berbagai unsur strategis di lapangan, antara lain Dinas Sosial P3A Bangli yang mengoordinasikan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), perangkat desa dan kelurahan termasuk Kaur dan Kasi Kesra serta operator SIKS-NG, hingga unsur kewilayahan seperti kepala lingkungan dan kepala dusun se-Kabupaten Bangli.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, I Gede Parasara, menegaskan bahwa transformasi digital ini merupakan langkah konkret dalam memodernisasi sistem validasi data kependudukan di tingkat lapangan.

"Aktivasi IKD ini bukan sekadar mengikuti tren digital, melainkan kebutuhan krusial. Dengan IKD, petugas lapangan akan lebih mudah melakukan verifikasi dan validasi data warga secara real-time," ujar Gede Parasara.

Dukungan juga datang dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli. Kepala Diskominfosan Bangli, I Nyoman Murditha, menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung infrastruktur teknologi informasi guna menyukseskan program nasional tersebut.

"Ditambahkannya, dukungan ini krusial mengingat keberhasilan pilot project ini akan menjadi tolak ukur nasional dalam penerapan perlindungan sosial berbasis digital," katanya.

Melalui percepatan digitalisasi ini, Pemkab Bangli menargetkan penghapusan berbagai kendala birokrasi klasik, seperti ketergantungan pada dokumen fisik yang rawan rusak atau hilang. Digitalisasi IKD diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih ringkas, meningkatkan akurasi data penerima manfaat, serta mempercepat proses verifikasi di tingkat desa dan kelurahan.