Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp1,1 triliun menjadi perhatian Komisi III DPRD Badung. Meski nilainya tergolong besar, kalangan legislatif menilai SILPA tidak serta-merta mencerminkan rendahnya penyerapan anggaran, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

Pembahasan mengenai SILPA tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Badung bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Senin (13/7/2026).

Anggota Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria, menjelaskan bahwa SILPA dapat terbentuk karena realisasi pendapatan daerah yang melampaui target maupun adanya sisa anggaran dari pelaksanaan berbagai program dan proyek pembangunan.

Menurutnya, keberadaan SILPA juga berfungsi sebagai cadangan kas (cash flow) pemerintah daerah untuk memenuhi berbagai kewajiban pembayaran yang harus dilakukan pada awal tahun anggaran.

"SILPA lebih dari Rp1,1 triliun masih sangat rasional. Pemerintah daerah memang harus memiliki kas yang cukup agar berbagai kebutuhan yang sifatnya mendesak maupun pembayaran di muka dapat terpenuhi," jelasnya, Senin (13/7/2026), dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Badung bersama Kepala BKPAD dan Kepala Bapenda membahas tingginya SILPA yang mencapai lebih dari Rp1,1 triliun.

Meski demikian, Satria mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Badung menyusun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih realistis pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, target pendapatan harus mempertimbangkan potensi riil dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), untuk ikut berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan PAD.

"Semua ASN menikmati hasil pembangunan yang bersumber dari PAD. Karena itu, sudah seharusnya ikut membantu menggali potensi-potensi yang memang layak dikenakan pajak," ucapnya.

Sorotan serupa disampaikan Anggota Komisi III DPRD Badung, I Wayan Sandra. Ia meminta penjelasan yang lebih rinci mengenai faktor penyebab tingginya SILPA agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Menurutnya, perlu dipastikan apakah besarnya SILPA disebabkan oleh efisiensi anggaran atau justru karena sejumlah program pembangunan belum dapat direalisasikan secara optimal.

"Ini penting dijelaskan. Setiap masa reses kami turun ke masyarakat dan pertanyaan mengenai SILPA pasti muncul. DPRD harus memiliki jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," terangnya.

Selain itu, Sandra mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung lebih agresif menggali potensi pajak yang belum tergarap maksimal. Ia menilai kawasan Kuta Utara, khususnya Canggu dan Tibubeneng, memiliki pertumbuhan usaha yang sangat pesat sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah.

Menurutnya, perkembangan villa, kafe, restoran, hingga pertokoan yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha harus diimbangi dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah.

"Perkembangan usaha di kawasan itu sangat masif. Potensi pajaknya juga besar dan harus dioptimalkan agar mampu meningkatkan PAD Badung," pungkasnya.