Akun
guest@beritabali.com

Beritabali ID:


Langganan
logo
Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium




SILPA Bali Rp712,87 Miliar, Giri Prasta: Bukan Karena Program Gagal

Kamis, 16 Juli 2026, 01:06 WITA Follow
Beritabali.com

beritabali/ist/SILPA Bali Rp712,87 Miliar, Giri Prasta: Bukan Karena Program Gagal.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 2025 kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Bali, Selasa (14/7). Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa SILPA tidak dapat diartikan sebagai indikator kegagalan pelaksanaan program atau rendahnya penyerapan anggaran.

Dalam jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Giri Prasta menjelaskan bahwa SILPA tahun 2025 merupakan akumulasi dari sejumlah komponen yang memiliki karakteristik berbeda.

"SILPA tersebut terdiri dari dana yang bersifat terikat, efisiensi pelaksanaan program, serta efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa," jelasnya saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Penjelasan tersebut disampaikan menyusul perhatian sejumlah fraksi DPRD Bali terhadap SILPA Pemerintah Provinsi Bali yang mencapai Rp712,87 miliar. Sebelumnya, beberapa anggota dewan menilai besarnya SILPA dapat menjadi indikator masih adanya program yang belum berjalan optimal maupun perlunya peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Menanggapi hal itu, Giri Prasta mengatakan Pemerintah Provinsi Bali memiliki pandangan yang sama dengan DPRD mengenai pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan APBD dari tahun ke tahun.

Ia menyebut pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, serta Fraksi Demokrat-NasDem yang mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran agar penggunaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Menurutnya, efisiensi dalam pengelolaan anggaran tidak selalu berarti adanya kegagalan pelaksanaan program. Dalam sejumlah kegiatan, khususnya pengadaan barang dan jasa, efisiensi justru menghasilkan penghematan anggaran yang secara administratif tercatat sebagai bagian dari SILPA.

Rapat paripurna DPRD Bali tersebut juga menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Komitmen tersebut, menurut pemerintah daerah, tercermin dari keberhasilan Pemprov Bali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 tahun berturut-turut.

Meski demikian, Giri Prasta menegaskan bahwa capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang lebih berkualitas," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bali menilai pembahasan SILPA dalam rapat pertanggungjawaban APBD bukan hanya berfokus pada besaran anggaran yang tersisa di akhir tahun, tetapi lebih penting memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah mampu memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali.

Beritabali.com

Berlangganan BeritaBali
untuk membaca cerita lengkapnya

Lanjutkan

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/jun



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami