Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 baru saja dimulai. Namun, di balik semarak penyambutan peserta didik baru, sejumlah sekolah negeri di Bali justru menghadapi persoalan minimnya jumlah siswa.

Di beberapa wilayah, ruang kelas hanya diisi segelintir murid. Sementara di sisi lain, sekolah-sekolah favorit masih dipadati pendaftar. Ketimpangan tersebut kini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD Bali.

Sebagai langkah penataan, Pemprov Bali mulai menyiapkan opsi regrouping atau penggabungan sekolah yang secara konsisten mengalami kekurangan siswa.

Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi sekolah-sekolah yang jumlah siswanya terus menurun.

Menurutnya, kondisi tersebut banyak terjadi di wilayah pedesaan yang memiliki beberapa sekolah dengan jarak berdekatan sehingga peserta didik sebenarnya masih dapat ditampung di sekolah lain sesuai kapasitas dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan evaluasi ke depan. Ada wilayah desa yang memiliki beberapa sekolah sehingga siswa sebenarnya bisa terakomodasi di sekolah lain sesuai dengan jumlah dan kesiapan Dapodik," ujar Giri Prasta.

Ia mengungkapkan, ketimpangan jumlah siswa kini mulai berdampak pada struktur rombongan belajar di sejumlah sekolah.

"Ada sekolah yang kelas satunya ada, kelas duanya tidak ada, kelas tiganya ada, kelas empatnya tidak ada. Ini tentu harus dievaluasi," katanya.

Menurut Giri Prasta, salah satu solusi yang tengah dipertimbangkan adalah regrouping sekolah agar layanan pendidikan menjadi lebih efektif sekaligus menjaga kualitas proses belajar mengajar.

Sekolah yang nantinya digabung akan dialihfungsikan menjadi fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Sementara sekolah yang tetap beroperasi akan diperkuat melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

"Kita akan memfungsikan sekolah itu menjadi fasilitas umum yang lain, sedangkan sekolah yang ada akan kita perkuat lagi, termasuk dengan pembangunan ruang kelas baru," ujarnya.

Di tengah rencana regrouping tersebut, muncul kekhawatiran mengenai nasib para guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang berpotensi digabung. Menanggapi hal itu, Giri Prasta memastikan tidak akan ada pengurangan tenaga pendidik.

"Guru-guru tetap tertampung, sudah pasti. Sudah pasti," tegasnya.

Ia menjelaskan, Bali saat ini justru masih mengalami kekurangan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Selama ini banyak sekolah juga masih mengandalkan tenaga pendidik yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kita di Bali masih kekurangan guru, sehingga selama ini banyak sekolah juga dibantu oleh tenaga yang dibiayai melalui dana BOS," katanya.

Menurutnya, regrouping justru akan membuat distribusi guru menjadi lebih efektif karena guru berstatus PNS dapat ditempatkan sesuai kebutuhan daerah.

Selain itu, pemerintah juga mulai mempertimbangkan pemberian insentif tambahan bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil agar pemerataan tenaga pendidik tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan maupun sekolah-sekolah favorit.

"Saya kira guru harus mendapatkan tunjangan yang layak, terutama bagi mereka yang bertugas di tempat-tempat terpencil," ujar Giri Prasta.

DPRD Bali Soroti Fenomena Sekolah Favorit

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta menilai ketimpangan jumlah siswa dipengaruhi masih kuatnya kecenderungan masyarakat memilih sekolah favorit.

Akibatnya, sejumlah sekolah negeri mengalami kelebihan pendaftar, sedangkan sekolah lain terus kehilangan murid dari tahun ke tahun.

Komisi IV DPRD Bali berencana turun langsung ke sekolah-sekolah yang kekurangan siswa untuk memetakan penyebabnya, mulai dari kualitas sumber daya manusia, fasilitas pendidikan, hingga faktor lokasi sekolah.

Selain itu, Suwirta juga mengusulkan pemerataan kualitas pendidikan melalui penempatan kepala sekolah dan guru berprestasi di sekolah-sekolah yang minim peminat.

"Guru atau kepala sekolah yang hebat adalah mereka yang mampu membuat sekolah yang tidak favorit menjadi favorit," ujarnya.

Fenomena bangku kosong di sejumlah sekolah negeri pada awal MPLS 2026 menjadi sinyal bahwa tantangan pendidikan di Bali kini tidak lagi hanya berkaitan dengan pembangunan ruang kelas, tetapi juga menyangkut pemerataan kualitas pendidikan, distribusi guru, perubahan demografi, serta pola pilihan masyarakat terhadap sekolah.