DPRD Badung Soroti SILPA Rp1,1 Triliun, Dorong Fokus Atasi Macet dan Sampah

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Badung Soroti SILPA Rp1,1 Triliun, Dorong Fokus Atasi Macet dan Sampah

Selasa, 14 Juli 2026, 01:43 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Badung Soroti SILPA Rp1,1 Triliun, Dorong Fokus Atasi Macet dan Sampah.

BERITABALI.COM, BADUNG.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Badung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya.

Meski demikian, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp1,1 triliun menjadi perhatian serius DPRD Badung.

Hal tersebut disampaikan Anom Gumanti saat rapat paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Gosana Utama, Sekretariat DPRD Badung, Mangupura, Senin (13/7/2026), menanggapi penjelasan Bupati Badung terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

"Ini sangat luar biasa mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan apa yang telah dicapai, itu mencerminkan bahwa tata kelola keuangan daerah sudah berjalan dengan baik," jelasnya.

Menurut Anom Gumanti, raihan opini WTP selama 14 kali berturut-turut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Badung telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Meski demikian, besarnya SILPA tahun 2025 tidak luput dari perhatian seluruh fraksi di DPRD Badung. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, persoalan tersebut dinilai perlu menjadi evaluasi bersama agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan semakin optimal.

"Yang penting adalah ketika nanti DPRD menyusun APBD perubahan dan APBD induk 2027 agar terutama SILPA ini menjadi atensi besar," ucapnya.

Ia berharap sisa anggaran yang cukup besar tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Badung.

Menurutnya, sejumlah persoalan strategis seperti kemacetan lalu lintas, banjir, hingga pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.

Misalnya, percepatan pembangunan infrastruktur untuk mengurai kemacetan, penanganan banjir di kawasan rawan, hingga penguatan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Dewan pun akan siap dan selalu mendukungnya," tutupnya.