DPRD dan Pemkab Buleleng Evaluasi SiLPA APBD 2025 Rp96,32 Miliar

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD dan Pemkab Buleleng Evaluasi SiLPA APBD 2025 Rp96,32 Miliar

Senin, 20 Juli 2026, 16:27 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD dan Pemkab Buleleng Evaluasi SiLPA APBD 2025 Rp96,32 Miliar.

BERITABALI.COM, BULELENG.

DPRD Buleleng bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng sepakat menjadikan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kedua pihak berkomitmen memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran agar serapan APBD pada tahun-tahun mendatang lebih optimal.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng, Senin (20/7/2026). Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, nilai SiLPA tercatat mencapai Rp96,32 miliar.

Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, DPRD bersama pemerintah daerah akan terus mengawal seluruh tahapan penyusunan hingga pelaksanaan APBD agar anggaran yang telah direncanakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kita bersama-sama memahami prosesnya. DPRD dan eksekutif sama-sama mengetahui perencanaan yang disusun, termasuk berbagai kendala yang mungkin menyebabkan kegiatan tidak berjalan maksimal," ujar Arya.

Menurutnya, DPRD memahami berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam merealisasikan program, sehingga evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.

Arya juga menegaskan besarnya SiLPA bukan disebabkan adanya unsur kesengajaan menunda pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintah.

"Tidak ada kesengajaan untuk membuat SiLPA. Bisa saja ada program yang tidak berjalan, proyek gagal tender, atau faktor lain yang menyebabkan kegiatan tidak terlaksana sesuai perencanaan. Anggaran itu tetap akan berproses dan bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna mengakui nilai SiLPA yang masih cukup besar menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Buleleng akan meningkatkan ketelitian sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga administrasi anggaran agar program yang telah disusun dapat terealisasi secara maksimal.

"Dengan adanya SiLPA yang masih cukup besar, tentu menjadi perhatian kami ke depan agar lebih cermat dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun administrasi. Harapannya anggaran yang dirancang bisa terealisasi secara maksimal," kata Supriatna.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi terbentuknya SiLPA, di antaranya efisiensi anggaran hasil proses pengadaan barang dan jasa, serta adanya perubahan regulasi yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Dalam jawaban resmi pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Pemkab Buleleng juga menyatakan sependapat bahwa belanja daerah harus diarahkan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, serta pengendalian pelaksanaan program agar serapan APBD meningkat dan nilai SiLPA pada tahun-tahun mendatang dapat ditekan sehingga pemanfaatan anggaran daerah semakin optimal bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.