Langgar Tata Ruang, Pembangunan Pertokoan di Suradipa Denpasar Disegel

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Langgar Tata Ruang, Pembangunan Pertokoan di Suradipa Denpasar Disegel

Selasa, 8 September 2026, 16:40 WITA Follow

beritabali/ist/Langgar Tata Ruang, Pembangunan Pertokoan di Suradipa Denpasar Disegel.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pembangunan pertokoan di Jalan Suradipa, Kota Denpasar, terpaksa dihentikan karena dinilai melanggar ketentuan tata ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar akan menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) yang disertai penyegelan terhadap lokasi pembangunan.

Langkah tersebut diambil setelah Surat Peringatan Kedua (SP2) yang sebelumnya diberikan tidak diindahkan. Aktivitas pembangunan di lokasi bahkan masih berlangsung meski telah mendapat peringatan dari pemerintah daerah.

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Denpasar, Gandhi Dananjaya Suarka, mengatakan SP3 akan dilayangkan dalam pekan ini. Bersamaan dengan penerbitan SP3, petugas juga akan melakukan penyegelan terhadap kegiatan pembangunan.

“Saat ini kami akan memberikan SP3. Bersamaan dengan SP3 tersebut, kami akan memberikan sanksi penyegelan berupa pemasangan spanduk pemberhentian kegiatan dan langsung mengeluarkan SK denda,” ujar pria yang akrab dipanggil Gandhi, Selasa (8/9/2026).

Pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan perubahan fungsi ruang dari kawasan hijau zona P1 menjadi kawasan pertokoan.
Pemerintah Kota Denpasar menilai pembangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam ketentuan tata ruang. Selain penyegelan, pengelola atau pemilik bangunan juga akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50 juta.

Gandhi menjelaskan, denda tersebut bersifat progresif. Artinya, sanksi denda dapat dikenakan setiap tahun apabila pelanggaran tata ruang masih terus berlangsung. Pemkot Denpasar juga menyiapkan langkah lebih tegas apabila pemilik tetap melanjutkan pembangunan setelah penyegelan dilakukan.

“Selain denda, jika mereka masih melanggar, kita akan menarik fasilitas umumnya seperti pemutusan aliran air PDAM dan listrik PLN. Jika tetap membandel, langkah paling final yang akan kita lakukan adalah pembongkaran bangunan untuk mengembalikan fungsi ruang seperti semula,” tegasnya.

Gandhi menambahkan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kawasan hijau di Kota Denpasar sekaligus mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Berita Denpasar Terbaru

•

Penipuan Emas Rp8,8 Miliar, Polda Bali Geledah Divine Gems di Renon

•

Mayjen TNI Widiastawa Resmi Pimpin Kodam IX/Udayana

•

Menjaga Kedaulatan Ekonomi di Balik Ilusi "Jebakan Barang Gratis" dalam Era Pasar Bebas

•

NCC 4 Jadi Ruang Kolaborasi dan Apresiasi Karya Generasi Muda

•

Polda Bali Kembali Tangkap 8 Tersangka Penyelewengan BBM Subsidi

Berita Premium

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/maw

Penyegelan Bangunan

Survei Pembaca Beritabali.com

Ayo Ikut Menentukan Arah Media Lokal! Dengan mengisi survei ini, Anda ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.