Ratusan pengemudi yang tergabung dalam tiga organisasi, yakni Gerakan Aliansi Pengemudi Bali (GAPIBA), Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER), dan Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), mendatangi Kantor DPRD Jembrana, Senin (20/7/2026).

Kedatangan para pengemudi tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait kemacetan berkepanjangan di lintasan penyeberangan Gilimanuk–Ketapang. Selain itu, mereka juga menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan dermaga logistik ke Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng.

Dalam audiensi, para sopir menilai antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang kini telah menjadi persoalan yang terjadi hampir setiap hari. Kondisi tersebut dinilai menghambat distribusi barang, meningkatkan biaya operasional angkutan logistik, sekaligus mengurangi efektivitas waktu kerja para pengemudi.

Ketua GAPIBA, Sugihartoyo, mengatakan kemacetan yang terjadi saat ini tidak lagi bersifat musiman seperti saat arus mudik Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, antrean kendaraan terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir tanpa adanya solusi yang benar-benar dirasakan oleh para sopir.

"Kami datang untuk mencari solusi bersama. Kemacetan ini sudah berlangsung berbulan-bulan dan sampai sekarang belum ada penyelesaian yang benar-benar dirasakan para pengemudi," ujarnya.

Selain mendesak percepatan penanganan kemacetan, para pengemudi juga menyampaikan keberatan terhadap rencana pengalihan dermaga logistik dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Celukan Bawang.

Menurut Sugihartoyo, kebijakan tersebut justru akan memperpanjang jalur distribusi barang sehingga berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional transportasi. Jarak tempuh yang lebih jauh dinilai akan berpengaruh terhadap efisiensi distribusi logistik di Bali.

Ia juga menyoroti kondisi jalur menuju Singaraja yang dianggap kurang ideal bagi kendaraan logistik bermuatan besar. Truk dengan muatan 40 hingga 50 ton dinilai memiliki risiko lebih tinggi saat melintasi jalan yang berliku dan menanjak.

"Kalau harus melalui Celukan Bawang, biaya operasional pasti bertambah. Perjalanan menjadi lebih panjang dan pada akhirnya bisa berdampak pada kenaikan harga barang," katanya.

Sebagai solusi jangka panjang, GAPIBA mengusulkan penambahan dermaga di Pelabuhan Gilimanuk. Menurut mereka, kapasitas pelabuhan saat ini belum mampu mengimbangi volume kendaraan yang terus meningkat.

Sugihartoyo menjelaskan Pelabuhan Ketapang saat ini memiliki sembilan dermaga, sementara Pelabuhan Gilimanuk hanya tujuh dermaga. Selain itu, tidak seluruh kapal yang tersedia beroperasi setiap hari sehingga pelayanan penyeberangan dinilai belum maksimal.

Aspirasi para pengemudi diterima langsung Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi. Ia mengakui kemacetan di kawasan Pelabuhan Gilimanuk telah berulang kali terjadi dan bahkan antrean kendaraan pernah mengular hingga memasuki wilayah Kota Negara.

"Kami menerima seluruh masukan dari teman-teman pengemudi. Semua aspirasi ini akan kami tindaklanjuti agar ada solusi yang dapat mengurangi kemacetan di kawasan pelabuhan," katanya.

Sri Sutharmi mengatakan usulan penambahan dermaga maupun penolakan terhadap rencana pemindahan dermaga logistik akan dibahas melalui komisi terkait sebelum diteruskan kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga telah berkomunikasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry guna membahas sejumlah alternatif penanganan, termasuk kemungkinan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah sebagai bagian dari pengembangan fasilitas penyeberangan.

Terkait rencana pemindahan dermaga logistik ke Pelabuhan Celukan Bawang, Sri Sutharmi menegaskan kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Jembrana berharap rencana itu dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat, khususnya warga Gilimanuk yang selama ini bergantung pada aktivitas pelabuhan.

DPRD Jembrana memastikan akan mengawal seluruh aspirasi para pengemudi dengan menjalin koordinasi bersama DPR RI dan kementerian terkait. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya mengurai kemacetan di lintasan Gilimanuk–Ketapang, tetapi juga menjaga kelancaran distribusi logistik serta keberlangsungan ekonomi masyarakat di kawasan pelabuhan.