DPRD Badung Mengesahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Badung Mengesahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Rabu, 22 Juli 2026, 14:29 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Badung Mengesahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.

BERITABALI.COM, BADUNG.

DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Selasa (21/7/2026).

Agenda rapat meliputi pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara atau nota kesepakatan, serta sambutan Bupati Badung sebagai bagian dari tahapan akhir pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD sebelum diajukan untuk proses evaluasi.

Ketua DPRD Kabupaten Badung, Gusti Anom Gumanti, mengatakan penetapan Raperda dilakukan setelah seluruh tahapan, termasuk verifikasi dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, telah dilalui sesuai ketentuan yang berlaku.

"Astungkare, sebelum ini ada mekanisme yang kami lalui yaitu, rapat Paripurna interen di Dewan karena ini, telah mendapat perifikasi dan pemeriksaan BPK RI jadi, menjadi kewajiban kita harus ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada agar, APBD dapat berjalan tepat waktu," jelasnya di Badung.

Menurutnya, penetapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai jadwal serta memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Tinggal sekarang kita ajukan ke Provinsi untuk dievaluasi oleh Bapak Gubernur dan lanjut nantinya ditetapkan dalam bentuk Perda mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD angaran tahun 2025," pungkasnya.