Pemerintah Kota Denpasar mempercepat pendataan Kartu Keluarga (KK) Populasi dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk mengejar target minimal 60 persen sebelum batas waktu atau cut-off yang ditetapkan pemerintah pusat pada akhir Agustus 2026.

Percepatan tersebut menjadi salah satu fokus Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos yang dipimpin Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Senin (3/8).

Rakor dihadiri Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adhi Merta, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku bapak angkat di desa dan kelurahan, camat, serta perbekel dan lurah se-Kota Denpasar. Keterlibatan seluruh unsur tersebut diarahkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat pemutakhiran data sosial masyarakat.

Dalam arahannya, Arya Wibawa mengatakan rapat koordinasi TKPK menjadi evaluasi berkala terhadap program penanganan kemiskinan di Kota Denpasar. Sinergi antara OPD, camat, perbekel, dan lurah dinilai penting untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan berdaya guna.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD, camat, dan perbekel/lurah atas kerja keras serta kolaborasi aktif yang telah ditunjukkan selama ini," ujarnya.

Arya Wibawa menyebut secara makro sejumlah indikator pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar menunjukkan capaian positif. Pertumbuhan ekonomi Denpasar tercatat sebesar 6,11 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Denpasar juga disebut menempati posisi tertinggi di Provinsi Bali serta masuk dalam jajaran 10 besar nasional.

Pada indikator kesejahteraan sosial, terdapat peningkatan pada Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara tingkat kemiskinan secara persentase berada di angka 2,6 persen.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini dilakukan mengingat jumlah penduduk Kota Denpasar relatif besar.

Pemkot Denpasar juga menaruh perhatian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di ambang batas kemiskinan, khususnya Desil 5 dan Desil 6. Kelompok rentan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 18.000 warga.

Dalam evaluasi pendataan KK Populasi dan Perlinsos, capaian jangka pendek sebesar 60 persen belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Namun, tren pertumbuhan populasi yang telah terdata mengalami peningkatan sebesar 21 persen dalam satu pekan terakhir.

Program pendataan tersebut akan terus dilaksanakan hingga batas akhir yang ditetapkan pemerintah pusat pada akhir Agustus. Pemerintah pusat menetapkan ambang batas capaian minimal antara 40 hingga 60 persen.

Wilayah yang belum mencapai batas minimal diminta terus menggenjot pendataan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam perencanaan awal selama 20 hari kerja, Pemkot Denpasar menargetkan pengumpulan data hingga 111.000 KK. Target harian ditetapkan mencapai 5.000 KK atau rata-rata 1.250 KK per kecamatan.

Saat ini realisasi pendataan berada di kisaran 35.000 KK dan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata input 2.000 hingga 3.600 KK per hari.

Arya Wibawa menjelaskan penetapan target tinggi sejak awal menjadi strategi untuk mendorong percepatan kerja petugas di lapangan. Menurutnya, durasi pelaksanaan yang terlalu panjang tanpa target ketat berpotensi menimbulkan kelelahan bagi petugas maupun masyarakat.

Pemerintah Kota Denpasar mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas peningkatan capaian data dalam sepekan terakhir yang mencapai 21 persen.

Arya Wibawa menyebut Denpasar memiliki keunggulan berupa Balai Banjar dan Balai Desa yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah berkumpul masyarakat untuk mendukung percepatan pendataan.

"Dimana keunggulan utama daerah Denpasar terletak pada keberadaan Balai Banjar dan Balai Desa yang sangat efektif sebagai wadah kumpul masyarakat. Dibandingkan kota besar lain seperti Surabaya yang mengandalkan hingga 37.000 agen untuk melakukan penyisiran rumah ke rumah (canvassing/door-to-door), struktur adat dan kemasyarakatan di Denpasar memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi jika dimanfaatkan secara optimal," papar Arya Wibawa.

Untuk mengejar target akumulatif minimal 60 persen atau sekitar 90.000 KK dari posisi sekitar 35.000 KK saat ini, rakor menyepakati sejumlah langkah operasional.

Perbekel, lurah, dan kepala dusun/kepala lingkungan diminta memperbarui jadwal turun lapangan. Seluruh jadwal aktivitas penjangkauan selama satu pekan ke depan diwajibkan telah diperbarui.

Selain itu, monitoring data dilakukan tiga kali sehari, yakni pukul 06.00 WITA, 18.00 WITA, dan 22.00 WITA. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memetakan banjar atau wilayah yang mengalami penurunan aktivitas pendataan pada malam hari.

Pemkot Denpasar juga menetapkan ambang batas input harian minimal 2.000 hingga 2.500 KK per hari. Target tersebut diarahkan untuk memastikan capaian minimal 60 persen dapat terpenuhi sebelum cut-off pendataan pada akhir Agustus.