Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) mengajukan sejumlah usulan strategis kepada Komisi IV DPRD Provinsi Bali dalam audiensi di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin (3/8/2026).

Usulan tersebut mencakup berbagai sektor yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), mulai dari pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, keagamaan dan adat, hingga kepemudaan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Audiensi Puskor Hindunesia diikuti 25 orang dan dipimpin Ketua Umum Dekornas Puskor Hindunesia, Ida Bagus K. Susena. Hadir pula Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum Dekornas, jajaran Pengurus Dekorwil Bali, serta para Ketua Koordinator Daerah (Korda) Puskor Hindunesia se-Bali.

Rombongan diterima jajaran Komisi IV DPRD Bali yang dipimpin I Nyoman Suwirta, mantan Bupati Klungkung, bersama anggota komisi lainnya.

Pertemuan diawali dengan pemaparan profil, visi, misi, dan program kerja Puskor Hindunesia. Selanjutnya, organisasi tersebut menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang berkembang di masyarakat serta usulan yang diharapkan dapat menjadi bahan perhatian Komisi IV DPRD Bali.

Puskor Hindunesia menilai bidang kerja Komisi IV DPRD Bali memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Karena itu, organisasi tersebut mendorong kemitraan yang lebih terstruktur antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan Hindu dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan publik.

Pada sektor pendidikan dan kebudayaan, Puskor Hindunesia mengusulkan penguatan pendidikan keagamaan Hindu nonformal serta peningkatan dukungan terhadap pasraman.

Organisasi tersebut juga mendorong digitalisasi lontar, pelestarian seni budaya, serta perlindungan simbol dan ritual sakral dari praktik komersialisasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya sekaligus memperkuat karakter generasi muda Hindu di Bali.

Di bidang kesehatan, Puskor Hindunesia mengusulkan peningkatan sinergi antara pemerintah, desa adat, dan lembaga keagamaan dalam edukasi gizi serta pelayanan kesehatan masyarakat.

Penguatan kesehatan mental generasi muda dan pengembangan pendekatan kesehatan berbasis kearifan lokal juga menjadi bagian dari usulan yang disampaikan dalam audiensi tersebut.

Sementara pada sektor ketenagakerjaan, organisasi menyoroti perlunya perlindungan lebih optimal bagi pekerja migran asal Bali.

Puskor Hindunesia juga mendorong penciptaan lapangan kerja berbasis komunitas melalui Program Gerakan Ekonomi Dharma (GEMA). Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan di luar daerah maupun luar negeri.

Pada bidang sosial, keagamaan, dan adat, Puskor Hindunesia mengusulkan penguatan peran lembaga keagamaan Hindu dalam pembinaan umat, pelayanan sosial, serta pelestarian adat dan budaya.

Organisasi tersebut juga mengusulkan mekanisme dukungan anggaran yang transparan bagi organisasi keagamaan Hindu. Dukungan tersebut diharapkan diberikan berdasarkan kinerja dan manfaat program bagi masyarakat.

Selain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan adat, audiensi turut membahas isu kepemudaan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen untuk memperkuat komunikasi antara DPRD Bali dan Puskor Hindunesia dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Hindu di Bali.

Ketua Umum Puskor Hindunesia Ida Bagus K. Susena berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bagian dari pembahasan kebijakan Komisi IV DPRD Bali.

Kolaborasi antara lembaga legislatif dan organisasi keagamaan Hindu juga diharapkan semakin luas untuk mendukung pembangunan Bali yang tetap berpijak pada nilai-nilai Dharma, adat, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.