Pemerintah Kabupaten Badung mulai membuka peluang pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Gagasan tersebut dibahas Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8).

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama antara pemerintah daerah dalam sejumlah bidang, mulai dari pembiayaan pembangunan, infrastruktur, kebudayaan, hingga pariwisata.

Salah satu pembahasan utama adalah pemanfaatan skema obligasi daerah atau creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berkelanjutan, terutama ketika kemampuan APBD menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang memberikan ruang untuk bertukar pengalaman mengenai skema pembiayaan tersebut. Menurutnya, alternatif pembiayaan dibutuhkan Pemkab Badung untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, khususnya sektor infrastruktur yang menopang pariwisata.

“Karena itulah, maka kami sedang membuka diri akan menuju kepada obligasi daerah. Karena kalau saya lihat dengan Rasio Cakupan Layanan Utang (DSCR) yang kami miliki, ini kelihatannya cukup memenuhi persyaratan untuk itu. Terutama untuk proses administrasi terkait dengan pelaksanaan obligasi daerah dan mudah-mudahan nanti dengan obligasi daerah itu, ditambah nanti kami didukung oleh pemerintah pusat secara regulasi, tentu kami akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Badung,” ucapnya.

Menurut Adi Arnawa, pemanfaatan obligasi daerah masih membutuhkan kesiapan dari sisi administrasi dan regulasi. Dukungan pemerintah pusat juga dinilai penting agar skema pembiayaan tersebut dapat diterapkan sesuai ketentuan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah daerah perlu mencari cara kreatif dalam meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan. Menurutnya, daerah tidak dapat terus mengandalkan pola konvensional dalam mengelola APBD.

“Harus ada yang disebut dengan out of the door. Sebagai contoh, Bupati Badung menyampaikan bahwa APBD Badung itu mungkin salah satu APBD tertinggi di Republik ini sebesar Rp 13 triliun. Tetapi untuk mengembangkan persoalan utama di Badung sekarang ini harus ada yang disebut dengan creative financing dan kami berdiskusi tentang hal itu karena Badung pasti bisa seperti Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah,” ujarnya.

Pramono menilai Badung memiliki kapasitas fiskal yang dapat menjadi modal untuk mengembangkan skema creative financing. Pengalaman DKI Jakarta dalam pembiayaan pembangunan menjadi salah satu referensi yang dapat dipelajari pemerintah daerah lain.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian agar pemerintah daerah melakukan studi tiru ke DKI Jakarta terkait penerapan creative financing.

Selain obligasi daerah, terdapat sejumlah alternatif pembiayaan dan pengelolaan pembangunan yang menjadi bahan pembelajaran, termasuk pemanfaatan ruang melalui koefisien lantai bangunan serta inovasi sumber pembiayaan infrastruktur di luar APBD.

“Pertama adalah obligasi daerah, koefisien lantai bangunan terkait dengan pemanfaatan ruang, dan yang ketiga adalah inovasi lain dalam sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dari luar APBD. Saya sudah mendapat beberapa gambaran tadi dari Bapak Gubernur DKI Jakarta penyelesaian masalah untuk diterapkan di Provinsi Bali,” katanya.