Persoalan tiang dan kabel jaringan provider yang semrawut di sejumlah wilayah Karangasem mendapat sorotan DPRD Karangasem. Pemerintah daerah didorong segera menyiapkan regulasi dan perencanaan tata ruang untuk menata keberadaan jaringan telekomunikasi.

Anggota DPRD Karangasem, I Nyoman Sumadi, mengatakan persoalan tiang dan kabel provider tidak dapat diselesaikan secara instan. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki rencana dan target yang jelas agar penataan dapat dilakukan secara bertahap.

“Pandangan saya selaku dewan, pemerintah harus benar-benar menyiapkan regulasi soal aturan dan tata ruang untuk menyikapi persoalan tiang dan kabel provider yang semrawut di Karangasem,” ujar Sumadi, Kamis (17/9/2026).

Sumadi mengatakan langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi titik-titik yang keberadaan tiang dan kabelnya paling banyak mengganggu estetika lingkungan, khususnya di kawasan perkotaan.

Ia juga mendorong persoalan jaringan telekomunikasi dimasukkan dalam perencanaan tata ruang kota. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pembangunan jaringan bawah tanah atau underground, sehingga kabel dari berbagai provider dapat diarahkan pada satu sistem jaringan yang lebih tertata.

“Tidak mungkin kita menuntut sekarang semuanya langsung rapi. Tentu harus bertahap. Paling tidak pemerintah punya rencana ke depan, mengidentifikasi lokasi yang banyak tiangnya dan mengganggu estetika, terutama di wilayah perkotaan,” jelasnya.

Menurut Sumadi, penataan jaringan bawah tanah dapat menjadi solusi jangka panjang. Dengan regulasi dan infrastruktur yang jelas, provider dapat diarahkan memasang jaringan pada jalur yang telah disiapkan pemerintah.

“Dalam tata ruang kota, pemerintah daerah harus punya planning untuk membuat jaringan bawah tanah. Semua provider bisa diarahkan memasang jaringan di sana, sehingga pemandangan kota lebih baik,” katanya.

Kabel di Sekitar Pura Ikut Disorot

Sorotan terhadap kesemrawutan jaringan telekomunikasi tidak hanya menyasar kawasan perkotaan. Sumadi menyebut keberadaan kabel yang melintang di sekitar tempat-tempat yang memiliki nilai estetika dan budaya juga perlu mendapat perhatian.

“Contohnya selain di perkotaan, seperti di depan pura, bahkan di bale kulkul banyak kabel melintang. Ini sangat mengurangi estetika,” tegasnya.

Karena itu, Sumadi meminta pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab ketika menemukan jaringan yang berada di ruas jalan atau aset dengan kewenangan berbeda.

Jika terdapat jaringan yang berada di aset provinsi, pemerintah daerah menurutnya tetap perlu melakukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan.

“Pemerintah tidak boleh tutup mata atau saling lempar tanggung jawab. Kalau itu aset provinsi, misalnya, kewajiban pemerintah adalah melakukan koordinasi,” ujarnya.

Selain regulasi, Sumadi mendorong Pemkab Karangasem membentuk tim lintas unsur yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk melakukan pendataan dan penataan jaringan provider.

Menurutnya, tim tersebut diperlukan agar persoalan kabel dan tiang tidak berhenti pada pembahasan tanpa tindak lanjut. Pemerintah juga perlu menentukan target waktu penataan sehingga masyarakat memiliki gambaran mengenai tahapan penyelesaian persoalan kesemrawutan jaringan tersebut.

“Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas, ada target sampai tahun berapa persoalan ini bisa ditindaklanjuti. Ke depan jangan sampai masih ada kesemrawutan kabel seperti sekarang,” tandasnya.