2 LPK Bisa Jamin Kredit Rp 14,5 Triliun

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

2 LPK Bisa Jamin Kredit Rp 14,5 Triliun

Selasa, 6 November 2007, 16:14 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, BADUNG.

Dua Lembaga Penjamin Kredit (LPK), yakni PT Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) dan Perum Sarana Pengembangan Kredit ditargetkan dapat menjamin kredit sebesar Rp 14,5 triliun, atau 580.000 UKM, untuk pemberian kredit sebesar rata-rata Rp 25 juta per UKM, sampai tiga tahun ke depan.

Menurut Sekretaris Jenderal ACSIC (Asian Credit Supplementatition Confederation), Nanang Waskito, kedua LPK tersebut memperoleh penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1,45 triliun, melalui Inpres No 6/2007.

PMN ini merupakan salah satu strategi yang tepat dari pemerintah dalam memperkuat LPK di Indonesia, karena permodalan yang kuat bagi sebuah LPK adalah mutlak mengingat modal merupakan indikator utama untuk menunjukkan kemampuan menanggung risiko,ujar Nanang sesaat sebelum pembukaan acara konferensi ke-20 ACSIC , di Nusa Dua, Selasa (6/11).

Dengan adanya penyertaan modal semacam ini, kata Nanang, LPK dapat memperbesar kapasitas penjaminannya, juga terjamin sustainability-nya karena didukung oleh pemerintah. Sebagai organisasi yang berpihak kepada pengusaha kecil, ACSIC berkomitmen untuk memperkuat UKM melalui sistem penjaminan kredit.

Menurut Dirut Askrindo, Chairul Bahri, Indonesia dapat belajar bagaimana negara-negara tersebut mengembangkan strategi penjaminan kredit UKM yang efektif dan efisien. Bagi Indonesia sendiri, keberadaan ACSIC sangat relevan dengan salah satu isi pokok Inpres No 6/2007 yaitu pengembangan UKM melalui mekanisme penjaminan kredit. Saat ini, sesuai data di kantor Kemenmterian Koperasi dan UKM, ada 48 juta UKM di Indonesia.
Dalam konferensi ACSIC ke-20 ini juga dilakukan penandatanganan ACSIC Bali Declaration, yang merupakan komitmen para anggota atas kesinambungan dan peningkatan peran ACSIC bagi pemerintah atau negara yang sedang meningkatkan peranan UKM dalam perekonomian.
Salah satu pernyataan penting dalam deklarasi tersebut adalah persetujuan anggota ACSIC terhadap peran LPK dalam mendukung pemerintaha untuk mendirikan, mendorong, dan mengembangkan UKM.

Baik LPK yang memiliki misi sebagai puiblic service oriented (PSO) maupun LPK yang berdasarkan prinsip usahanya perlu memeroleh laba untuk dapat meningkatkan kontribusinya bagi apengembangan UKM.
Tujuan dan fokus utama LPK adalah mengembangkan UKM yang unbankable menjadi UKM yang bankable dan eligible. Konferensi yang akan berlangsung hingga Kamis (8/11) ini diikuti 90 delegasi dari 14 lembaga penjamin kredit dari 10 negara anggota ACSIC.