Coba lihat ponsel Anda. Di sanalah politik hari ini bertarung—bukan lagi di lapangan terbuka. Algoritma tahu persis video apa yang membuat Anda berhenti scrolling. Ia tahu postingan mana yang memicu emosi. Tanpa Anda sadari, opini mulai terbentuk. Inilah wajah baru politik uang: tak lagi amplop, melainkan kode-kode rumus yang bekerja di balik layar.

Saat ini, bahkan di bagian terpencil Bali, masalah ini semakin serius dan berubah menjadi pertanyaan: seberapa jauh demokrasi dapat bertahan dari serangan "kecerdasan buatan" yang tak terlihat ini? Aroma pemilu 2024 masih terasa. Masyarakat tidak hanya berbicara tentang siapa yang menang tahun itu, tetapi juga berbicara tentang betapa rapuhnya demokrasi di Indonesia.

Dalam catatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2026 terpampang angka mengkhawatirkan: 130 laporan politik uang memenuhi masa tenang, bersama pengakuan menyedihkan dari 35 persen pemilih bahwa suaranya “dibeli” dengan rupiah. Angka-angka ini bukan statistik sama sekali; melainkan alarm keras bahwa etika dalam politik telah jatuh ke titik terendah dibandingkan periode sebelumnya.

 Baca juga:
Tingginya Permisif Politik Uang di Bali, Alarm bagi Demokrasi

DKPP pun bergerak. Lewat Festival Etik 2026, lembaga ini menegaskan: pelanggaran etika tetaplah dosa demokrasi, apa pun bungkusnya, termasuk ketika teknologi digunakan sebagai alat “cuci tangan”. Pesannya jelas, secanggih apa pun alat yang digunakan, jika tujuannya memanipulasi, maka integritas tetap menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

Algoritma Masuk Pusaran Politik

Media Kompas pernah menulis sebuah tulisan pada tahun 2016 berjudul “Algoritma Facebook Bikin Donald Trump Menangi Pemilu AS?”. Masyarakat Amerika Serikat (AS) ketika itu bingung, mengapa Donald Trump bisa memenangkan Pemilu Presiden AS. Beberapa di antaranya menuding bahwa penentu kemenangan itu adalah Facebook.

Dosa besar algoritma, terutama pada platform seperti Facebook, terletak pada kemampuannya menyulap realitas. Tak ada lagi fakta mentah. Yang tersisa adalah fiksi yang dipoles agar menyerupai kebenaran. Dalam sebuah diskusi di Harvard Law School, para ahli sepakat pada satu kesimpulan pahit: model bisnis media sosial yang memuja keviralan dan personalisasi ekstrem sejatinya merupakan antitesis bagi demokrasi.

Di tanah air, tren ini bermutasi menjadi senjata kampanye yang mematikan. Kampanye politik tak lagi digelorakan di lapangan terbuka secara massal, melainkan disusupkan langsung ke kantong-kantong pribadi pemilih. Melalui micro-targeting, konten politik dipangkas dan dijahit sedemikian rupa agar pas dengan selera serta ketakutan masing-masing pengguna. Inilah era ketika setiap pemilih seolah hidup dalam tempurung informasinya sendiri, sehingga ruang dialog publik kian sunyi dan terbelah.

Dosen Sistem Informasi di Universitas Primakara Denpasar, Bali, Dr. Ir. Eddy Muntina Dharma, S.T., M.T., menjelaskan bagaimana Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara kampanye politik bekerja.

“Saat ini bukan lagi soal siapa yang punya banyak massa, tapi siapa yang paling memahami data. AI bisa membaca perilaku masyarakat, lalu menyajikan konten yang terasa ‘relevan’, padahal itu adalah bagian dari strategi mereka,” ujarnya saat ditemui di Kampus Primakara Denpasar.

Strategi gerilya ini punya nama yang mentereng: micro-targeting. Melalui taktik ini, algoritma bekerja seperti detektif yang melacak setiap jejak digital pengguna, lalu meramu pesan politik paling “mujarab” yang sulit ditolak oleh alam bawah sadar pengguna. Memang, ini membuat kampanye jauh lebih efisien. Namun, saat yang sama, ia membuka lubang hitam di mana manipulasi bekerja begitu halus hingga nyaris mustahil terendus oleh radar pengawasan konvensional.

Dari Serangan Fajar ke Serangan Digital

Jika dulu pemilih mengenal “serangan fajar” lewat amplop yang diselipkan di bawah pintu saat subuh buta, kini polanya telah berevolusi. Amplop fisik kini bermutasi menjadi pesan-pesan digital yang masuk tanpa henti ke ruang privat melalui layar ponsel.

Pergeseran paradigma ini ditangkap dengan jeli oleh I Ketut Adi Sutrisna, A.Md., Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali. Pengamat media lokal ini menyebut bahwa pemilih sedang menyaksikan migrasi besar-besaran: dari serangan “fajar” yang kasat mata, menuju serangan “digital” yang sistematis. Sebuah evolusi yang membuat politik uang tak lagi sekadar soal lembaran rupiah, tapi soal penguasaan informasi yang membelenggu pilihan warga.

“Sekarang orang bisa dipengaruhi tanpa disadari. Bukan lagi lewat amplop, tapi lewat konten yang terus muncul di media sosial. Ini lebih berbahaya karena tidak kasat mata,” jelasnya.

Konten yang bertebaran pun kian mengerikan: mulai dari video hasil manipulasi, laporan yang dipelintir, hingga narasi “setengah benar” yang menyesatkan. Dengan teknologi deepfake, wajah dan suara seorang politisi bisa dicuri untuk menyebarkan pernyataan palsu yang nyaris mustahil dibedakan dari aslinya.

Di balik kekacauan informasi ini, algoritma AI berdiri sebagai aktor utamanya. Filippo Menczer dari Universitas Indiana (2025) dalam riset terbarunya mengungkap fakta yang mencemaskan: bot bertenaga AI kini mampu meniru perilaku manusia dengan sangat presisi, sehingga propaganda yang mereka sebarkan terasa begitu meyakinkan di mata audiens awam.

Wajah Baru Pengawasan: Mengejar Bayang-Bayang Siber

Fenomena penggunaan algoritma dalam taktik kampanye kini menjadi tantangan global yang membayangi prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu. Di level lokal, Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, S.H., telah menangkap sinyal bahaya ini. Dalam diskusi publik yang dirilis melalui laman resmi Bawaslu Bali, ia menekankan bahwa pengawasan pemilu tak lagi bisa dilakukan dengan cara-cara lama; fleksibilitas terhadap kemajuan teknologi adalah harga mati.

“Radar pengawasan kami kini tidak hanya menyasar pelanggaran fisik, tetapi juga ranah siber. Hoaks, disinformasi, hingga orkestrasi manipulasi opini menjadi target buruan baru,” tegasnya.

Namun, ada ganjalan besar: payung hukum yang ada saat ini terasa “sesak” dan belum cukup lincah untuk membendung agresivitas AI di kancah politik. Padahal, jika merujuk pada prinsip etis DKPP, pemilu sejatinya merupakan kompetisi yang bermoral. Tanpa batasan etika yang jelas, teknologi justru akan menjadi rayap yang perlahan merubuhkan tiang-tiang demokrasi.

Ketika Etika Tertinggal di Belakang Teknologi

Catatan merah DKPP selama 13 tahun terakhir menjadi saksi bisu: ada 2.664 kasus pelanggaran kode etik yang diproses, atau rata-rata 200 kasus per tahun. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan cermin retak yang menunjukkan bahwa urusan etik bukanlah bumbu tambahan, melainkan jantung dari kualitas demokrasi.

Namun, di era tirani algoritma, kerumitan ini naik kelas. Pantas kita renungkan kembali petuah Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa hukum hanyalah kapal yang berlayar di atas samudra etika. Dalam jagat digital, pernyataan ini semakin relevan. Tanpa kompas etika dalam penggunaan teknologi, hukum akan selamanya tertinggal di belakang, terengah-engah mengejar pelanggaran yang kian sulit dibuktikan, hingga akhirnya demokrasi kehilangan substansinya.

Ancaman di Balik Angka Penetrasi

Potret digital Bali pun menghadirkan paradoks yang unik. Merujuk pada survei APJII periode 2024-2025 yang dirilis awal 2026, penetrasi internet di Pulau Dewata menembus angka fantastis: 90,59%. Angka ini adalah pedang bermata dua; ia menjadi peluang sekaligus celah kerentanan yang menganga. Meski kohesi sosial masyarakat Bali sering kali menjadi benteng alami dari disinformasi, tingginya konsumsi konten digital membuat warga kian rentan menjadi “mainan” algoritma.

Realitas pahit ini dirasakan langsung oleh Putu Adnya Semapta, seorang relawan literasi digital di Tabanan. Baginya, garis batas antara informasi otentik dan informasi manipulatif kini telah lebur. "Orang-orang langsung menghakimi saat melihat video yang tampak autentik. Teknologi sekarang bisa menyulap apa pun jadi meyakinkan," keluhnya.

Putu Adnya menceritakan sebuah fragmen kelam pada Pilkada Tabanan 2024 lalu. Sebuah video deepfake yang memfitnah seorang calon Bupati seolah menghina petani sempat viral di grup WhatsApp. Meski telah diklarifikasi sebagai hoaks oleh tim kampanye, warga tetap tidak bergeming. "Mereka bilang ke saya, 'Bagaimana mungkin palsu? Itu wajahnya jelas sekali!'. Di titik itulah masyarakat sadar, mata manusia bukan lagi saksi yang bisa diandalkan dalam politik digital," kenangnya getir.

Demokrasi dalam Aksi: Menakar Etika di Tengah Algoritma

Saat ini, para pengawas pemilu berada di persimpangan jalan, di mana paradigma harus segera bergeser. Mengawasi Pemilu tak lagi cukup hanya dengan memantau proses di lapangan, melainkan harus meluas hingga ke pengelolaan ekosistem digital. Hukum tidak boleh hanya berhenti pada pengaturan kampanye konvensional, tetapi juga harus mampu menjangkau gerilya politik yang dipersenjatai algoritma. Di sini, kesadaran kolektif menjadi harga mati untuk membangun demokrasi yang sehat sekaligus adaptif.

Masyarakat Bali memiliki jangkar filosofis yang kokoh: Tat Twam Asi. Prinsip bahwa “Aku adalah Engkau” mengajarkan tentang kesetaraan di hadapan hukum dan kemanusiaan. Menyakiti hak orang lain—termasuk memanipulasi kesadaran mereka melalui teknologi—sejatinya menyakiti integritas diri sendiri. Dalam napas demokrasi, ini berarti menghargai suara orang lain sebagai sesuatu yang sakral, bukan sekadar komoditas digital. Inilah yang masyarakat cita-citakan sebagai demokrasi yang etis.

Kesimpulan: Menjaga Harmoni di Era Mesin

Bagi masyarakat Bali, demokrasi bukan sekadar mekanisme suksesi kepemimpinan, melainkan jalan panjang untuk menjaga harmoni atau sad kertih. Dalam pandangan ini, penggunaan AI dalam kancah politik wajib memiliki kompas moral yang jelas. Teknologi boleh terus melesat, namun nilai-nilai kemanusiaan tak boleh tertinggal di belakang.

Pemilu di era kecerdasan buatan bukan lagi sekadar pertarungan antarkandidat, melainkan pertempuran antaralgoritma. Jika politik uang menyerang demokrasi secara terbuka dan kasar, maka politik algoritma merusaknya dari dalam secara senyap dengan daya rusak yang jauh lebih mendalam.

Bisakah Bali jadi contoh dunia? Kearifan lokal seperti Tat Twam Asi bukan sekadar slogan. Tapi semua akan sia-sia jika penyelenggara pemilu, kandidat, dan pemilih masih saja percaya bahwa mesin lebih pintar daripada nurani. Demokrasi bukanlah program komputer. Ia hidup dari guncangan tangan, dari debat di warung kopi, dari keberanian menolak amplop—baik digital maupun fisik. Demokrasi harus tetap digerakkan oleh nurani manusia, dengan etika sebagai pemandunya.

Melalui momentum Festival Etik 2026, DKPP mengajak masyarakat semua untuk kembali menjadikan etika sebagai kompas utama. Baik saat pemilih melangkah di bilik suara, maupun saat jempol menari di ruang digital. Karena pada akhirnya, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan algoritma.

I Putu Agus Swastika, M.Kom

Wartawan dan Dosen Universitas Primakara