Dewan Tabanan Ribut

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Minggu, 27 Juni 2010, 20:25 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, TABANAN.

Anggota Dewan Tabanan mulai ribut setelah mengetahui adanya informasi bahwa dana hibah sebesar Rp 5.5 miliar sudah habis. Anggota dewan kian marah setelah dana hibah tersebut tidak dianggarkan lagi dalam APBDPerubahan Tahun 2010 ini.

Padahal, saat penganggaran APBD induk, muncul kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif bahwa dana hibah itu akan dibagi rata kepada 40 anggota dewan. Atau kira-kira per anggota bisa mengarahkan dana sebesar Rp 135 juta.

Salah seorang anggota dewan yang enggan namanya dionlinekan mengaku sempat menanyakan dana hibah itu ke pimpinan dewan.

Kami sudah sempat tanyakan dana hibah itu. Tapi, katanya sudah habis. Jadi tak ada lagi di APBD Perubahan, katanya. Menurutnya, dana hibah itu dipaksakan cair pada triwulan pertama dan kedua.

Kecurigaan pun mengarah bahwa dana itu digelontorkan seluruhnya untuk kepentingan kandidat peserta pemilukada yang intim dengan kekuasaan.

Kami waktu itu jelas tak mau mencairkan bansos atau hibah menjelang Pilkada. Karena tak mau melabrak SE Mendagri, imbuhnya, Minggu (27/6).

Ketut Loka Antara, anggota komisi III DPRD Tabanan dari Fraksi Golkar, mengatakan bahwa hingga kini pihaknya memang mendengar selentingan bahwa dana hibah itu sudah habis karena dikucurkan pada triwulan pertama dan kedua.

Meski demikian, dia belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. Sebab, hingga kini pihaknya selalu kesulitan mendapatkan keterangan dan data dari pihak eksekutif.

Pihaknya berjanji akan mengorek kebenaran informasi ini saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan. Dalam pembahasan APBD Perubahan nanti, kata Loka, maka akan diketahui berapa dana yang sudah dicairkan dan berapa pula sisa anggarannya.

Bila benar dana hibah itu sudah habis pada dua triwulan awal, pihaknya menegaskan bahwa hal itu adalah sebuah keganjilan. Alasannya, dana hibah harusnya dicairkan secara merata dalam empat triwulan atau satu tahun anggaran penuh. Sementara itu Kepala Bappeda Made Sutresna ketika dihubungi via hp, selalu dijawab mesin otomatis.