Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama Bank BPD Bali mendorong penguatan ekosistem hilirisasi kakao melalui kemudahan pembiayaan, perlindungan risiko usaha hingga dukungan sarana dan prasarana bagi petani.

Langkah tersebut dilakukan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan PT Jamkrida Bali Mandara, BPJS Ketenagakerjaan, PT Cau Cokelat Internasional selaku offtaker serta sejumlah kelompok tani kakao di Desa Cau, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Kamis (17/9/2026). Kelompok tani yang terlibat antara lain Kelompok Tani Bumi Lestari, Kelompok Tani Werdi Bhuana dan Kelompok Tani Kakao Forestry.

Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, mengatakan pengembangan ekosistem kakao melalui TPAKD merupakan bagian dari upaya mendukung transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) di Kabupaten Tabanan, OJK memfasilitasi kolaborasi antara sektor jasa keuangan, pemerintah daerah, offtaker dan petani kakao.

"Penandatanganan PKS hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mendampingi petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi Tabanan," ungkap Parjiman.

Menurut Parjiman, pengembangan ekosistem kakao tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas petani, tetapi juga memperkuat hilirisasi dan memperluas akses pasar, termasuk pasar ekspor.

Ke depan, model pengembangan ekosistem kakao tersebut juga akan dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan Kabupaten Lombok Utara sebagai lokasi pilot project.

"Kami menyadari tidak bisa bekerja sendirian, sehingga kolaborasi antara sektor jasa keuangan seperti perbankan, Jamkrida, BPJS ketenagakerjaan, pemerintah daerah, offtaker, dan rekan-rekan petani sangat penting," ujarnya.

Bank BPD Bali Siapkan Kredit Usaha Agro

Direktur Kredit Bank BPD Bali, Made Lestara Widiatmika, S.E., M.M, mengatakan Bank BPD Bali telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung rantai pasok komoditas kakao, baik kepada petani individu, kelompok tani maupun perusahaan offtaker.
Hingga saat ini, total pembiayaan kakao yang telah disalurkan Bank BPD Bali mencapai Rp4,525 miliar.

"Penyaluran pembiayaan kakao ini telah berjalan sejak tahun lalu di beberapa wilayah, meliputi Kabupaten Bangli, Seririt (Singaraja), Tabanan, serta porsi terbesar berada di Jembrana (Negara) yang mencapai Rp2,915 miliar," ujar Lestara.

Untuk petani, Bank BPD Bali menyediakan sejumlah skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), mulai dari KUR Super Mikro dengan plafon hingga Rp10 juta tanpa agunan fisik, KUR Mikro hingga KUR Kecil dengan plafon Rp100 juta sampai Rp500 juta.

Sementara itu, Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul dan Maju (KUSUMA) diarahkan bagi pelaku usaha skala menengah maupun offtaker yang membutuhkan plafon pembiayaan lebih besar hingga Rp5 miliar. Bank BPD Bali juga menyiapkan Kredit Usaha Agro (KUA) sebagai skema pembiayaan khusus sektor pertanian.

"Untuk sektor pertanian, kami juga memiliki skema khusus yaitu Kredit Usaha Agro (KUA) yang ke depannya disiapkan menjadi Kredit Usaha Pertanian," sebutnya.

Saat ini, portofolio pembiayaan sektor pertanian mencapai 14,61 persen dari total penyaluran kredit Bank BPD Bali. Tingkat kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) KUR sektor pertanian disebut masih berada di level 0 persen.

Pembiayaan Kakao Dibentengi Mitigasi Risiko

Bank BPD Bali juga menyiapkan mitigasi risiko pembiayaan karena sektor pertanian menghadapi risiko perubahan iklim dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu, Bank BPD Bali menggandeng PT Jamkrida Bali Mandara dalam mekanisme penjaminan dan asuransi kredit.

"Sektor pertanian memiliki risiko iklim yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, kami membentengi pembiayaan tersebut melalui mekanisme penjaminan bersama Jamkrida Bali Mandara, sehingga apabila terjadi permasalahan, pembiayaan tidak langsung menjadi kerugian total (loss)," jelas Lestara.

Selain penjaminan kredit, Bank BPD Bali bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi petani saat menjalankan aktivitas di lapangan.

Kuota KUR BPD Bali Naik Jadi Rp1,85 Triliun

Tingginya penyerapan KUR turut mendorong Bank BPD Bali mengajukan tambahan plafon pembiayaan. Hingga akhir Agustus 2026, penyaluran KUR Bank BPD Bali telah mencapai 89,26 persen dari target awal. Bank kemudian mengajukan tambahan plafon sebesar Rp250 miliar.

Dengan tambahan tersebut, total alokasi kuota KUR Bank BPD Bali pada 2026 meningkat menjadi Rp1,85 triliun. Untuk 2027, Bank BPD Bali berencana mengajukan kuota KUR hingga Rp3 triliun. Di luar pembiayaan komersial, Bank BPD Bali juga memberikan dukungan sarana pascapanen melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dua unit solar dryer atau alat pengering tenaga surya diserahkan kepada kelompok tani kakao di Jembrana untuk membantu proses penanganan pascapanen.