Prabowo: Pembangunan Gedung DPR/MPR di IKN Jadi Prioritas

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Prabowo: Pembangunan Gedung DPR/MPR di IKN Jadi Prioritas

Selasa, 13 Agustus 2024, 11:15 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Prabowo: Pembangunan Gedung DPR/MPR di IKN Jadi Prioritas

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pembangunan gedung DPR/MPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi prioritas pembangunan berikutnya.

Prabowo mengatakan pusat pemerintahan menjadi inti pembangunan IKN. Setelah gedung-gedung kementerian mulai terbangun, ia menilai perlu ada percepatan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif.

"Berarti gedung MPR/DPR menjadi prioritas, dengan perumahan anggota DPR/MPR dan ruang kantornya dan juga MA, MK, juga sangat-sangat mendesak menurut saya," kata Prabowo dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, IKN, Senin (12/8) seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyarankan Otorita IKN segera mempersiapkan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Menurutnya, perlu ada sayembara untuk menentukan desain gedung-gedung tersebut.

Dia menekankan desain gedung DPR/MPR dan MK/MA tidak boleh melenceng dari desain awal IKN. Gedung-gedung itu tetap harus memperhatikan konsep kota hutan di IKN.

"Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Yang lain-lain itu akan menyusul," ujarnya.

Prabowo menambahkan, "Saya optimis selesainya pusat pemerintahan dengan investasi yang lain akan mengundang investor lebih besar lagi."

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR menolak pindah ke IKN. Mereka mengusulkan Jakarta menjadi ibu kota legislasi dan DPR/MPR tetap berada di Jakarta.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," ucap Achmad Baidowi dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya. (sumber: cnnindonesia.com)