Puluhan Pegawai R4 Buleleng Mesadu ke DPRD

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Puluhan Pegawai R4 Buleleng Mesadu ke DPRD

Selasa, 1 Juli 2025, 17:28 WITA Follow

beritabali/ist/Puluhan Pegawai R4 Buleleng Mesadu ke DPRD.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BULELENG.

Puluhan pegawai kontrak kategori R4 di lingkungan Pemkab Buleleng mendatangi DPRD Buleleng, Selasa (1/7). Mereka mengadukan nasib lantaran dinyatakan tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat mengikuti seleksi PPPK Tahap 2.

Puluhan pegawai ini mayoritas bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng. Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Buleleng, Gede Wandira Adi.

Salah satu pegawai kontrak, Ketut Sugiana, menyebut dirinya sudah mengabdi sejak 2019 sebagai penjaga bendung di Dinas PUTR. Namun saat mengikuti seleksi PPPK tahap dua, ia mendapat kode R4 atau peserta non-ASN yang tidak terdata di BKN. Kondisi serupa juga dialami pegawai lainnya.

"21 orang yang ada di Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR, semua dinyatakan R4. Kami berharap dewan dan Pemda bisa memperjuangkan status kepegawaian kami. Apakah menjadi pegawai paruh waktu atau penuh waktu. Belum ada ketentuannya," jelasnya.

Wakil Ketua I DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, menjelaskan bahwa ada tiga tuntutan yang disampaikan para pegawai kontrak tersebut. Pertama, mereka merasa sudah mengabdi belasan tahun namun dinyatakan R4 meskipun nilai seleksi PPPK tahap dua cukup bagus.

Kedua, mereka berharap tetap bisa bekerja di Pemkab Buleleng. Ketiga, meminta kejelasan status dan peluang diangkat sebagai PPPK.

"Kami akan cari data valid dan akurat terkait ini. Berapa jumlah tenaga yang tidak lolos PPPK ini dan apa langkah yang harus diambil pemerintah daerah. Kami akan menyusun jadwal rapat, semoga bisa mendapatkan jalan keluar," tandasnya.

DPRD Buleleng berencana segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas terkait guna mencari solusi atas persoalan ini.