Tunggak Pajak Rp5 M, Dua Hotel di Bali Dapat Peringatan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Tunggak Pajak Rp5 M, Dua Hotel di Bali Dapat Peringatan

Minggu, 25 September 2022, 10:43 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Tunggak Pajak Rp5 M, Dua Hotel di Bali Dapat Peringatan

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Tim Pengawasan dan Pengendalian Piutang Pajak Daerah Kota Denpasar, Bali, menagih utang pajak dua hotel bintang tiga di Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Timur.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari prosedur berupa surat peringatan dan teguran pembayaran pajak yang telah dilayangkan tiga kali berturut-turut yang belum ditanggapi oleh debitur pajak dalam hal ini pengelola hotel.

Kabid Pengelolaan Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar I Nyoman Denny Widya selaku koordinator tim didampingi oleh Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum, Kejaksaan Negeri Kota Denpasar, I Putu Bayu Pinarta, mengatakan total piutang wajib pajak kedua hotel tersebut mencapai Rp5 miliar lebih.

Salah satu hotel diantaranya bahkan ada yang belum memenuhi tagihan pajak beberapa bulan pada 2017. Kendati demikian, pihaknya pun menyadari pandemi Covid-19 cukup berdampak khususnya pada sektor bisnis pariwisata di Kota Denpasar.

Untuk itu, kedua belah pihak menyepakati skema serta perjanjian kesanggupan pembayaran, yang diharapkan dapat meringankan debitur pajak serta tercapai target pajak daerah Kota Denpasar.

"Apabila kemudian hari, ternyata tidak dipenuhi, maka akan dilakukan pemanggilan melalui surat kuasa khusus dari Kejari Kota Denpasar," kata I Nyoman Denny Widya, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/9).

Sementara itu, pihak manajemen kedua hotel yang bersangkutan mengaku imbas dari pandemi mengakibatkan target pemasukan hotel menurun cukup drastis.

"Namun, kami tetap beritikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan skema yang telah disepakati bersama dan siap menerima konsekuensi apabila melanggar," ujarnya.

Tim Pengawasan dan Pengendalian Piutang Pajak Daerah Kota Denpasar ini dibentuk bedasarkan Surat Keputusan Walikota No. 188.45/1143/HK/2019 yang merupakan tindak lanjut arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat menuntaskan piutang atau tunggakan pajak yang belum dilunasi.

Tim ini terdiri dari Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, Kejaksaan Negeri Kota Denpasar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar, Satpol PP Kota Denpasar dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.(sumber: cnnindonesia.com)