Dewan Curigai Investor Kompor Siluman

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Dewan Curigai Investor Kompor Siluman

Negara

Senin, 22 September 2008, 16:18 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Proyek pengadaan 30 ribu kompor yang hemat energi dan ramah lingkungan mentok dalam rapat kerja antara eksekutif dan legislatif di Gedung DPRD Jembrana, Senin (22/9).

Pasalnya, anggota dewan menolak pengajuan anggaran yang dicantumkan dalam APBD Perubahan 2008 dengan alasan investor yang akan mengadakan kompor tersebut tidak jelas keberadaannya.

Dalam Raker tersebut, Kabag TU Dinas Perindagkop Jembrana, Luh Gede Manikari mengatakan beberapa waktu lalu datang investor dari Jerman ke Jembrana yang mempersentasikan kompor hemat energi dan ramah lingkungan. Pihak Pemkab yang dalam hal ini Dinas Perindagkop tertarik membeli kompor dari baja yang bahan bakarnya dari ranting ini.

Untuk mensupplay dana pendampingan seperti yang disyaratkan investor tersebut, pihak Perindagkop mengajukan anggaran Rp 1,5 M melalui Rancangan APBD Perubahan (APBDP) Jembrana 2008.

Belum usai Manikari memaparkan masalah kompor hemat energi ini, Ketua DPRD Jembrana Made Kembang Hartawan beserta 3 anggotanya masing-masing Nyoman Suheng Kusumayasa, Putu Dwita dan Gusti Ngurah Budiarta langsung menyela dan kompak menolak pengadaan kompor tersebut.

Mereka beralasan karena terjadi persoalan di sejumlah daerah di Bali seperti Tabanan, Bangli dan Denpasar yang sudah lebih awal melakukan kontrak dengan investor tersebut. Hingga saat ini kompor di sejumlah daerah setempat belum juga terealisasi.

"Kita harus tahu apa yang terjadi di Tabanan, apa persoalannya, itu yang harus kita dicari, jangan sampai kita diberikan proyek gagal," ujar Suheng.

Hal senada disampaikan Dwita. Menurutnya saat di daerah lain yang sudah lebih awal mengadakan kompor tersebut belum ada wujud fisiknya maka Jembrana jangan menganggarkan dulu.

"Lihat dulu wujud fisiknya baru kemudian kita anggarkan. Untuk itu sebaiknya dianggarkan di APBD induk tahun 2009," ujar Dwita.

Sementara Budiarta mengatakan, dirinya mendapat informasi di daerah lain di Bali, anggarannya sudah dikeluarkan dan tertuang dalam kuitansi yang dibuat tahun 2006, namun hingga saat ini kompornya belum juga direalisasikan oleh investor tersebut.

"Kemudian daerah lain mencari kantor investor bersangkutan di Denpasar. Ketika dicari, ternyata investornya tidak ada di Denpasar," tandas Budiarta. Keterangan Budiarta inilah yang memperkuat dewan menolak pengadaan kompor hemat energi. (dey)