Pengusaha IT: Grab Car dan Uber Langgar UU Transportasi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pengusaha IT: Grab Car dan Uber Langgar UU Transportasi

Selasa, 2 Februari 2016, 19:05 WITA Follow

beritabali.com/dws

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Perwakilan Grab Car dan Uber Taksi yang sempat menyangkal hanya berperan sebagai aplikasi dan hanya sebatas digunakan untuk sopir angkutan transportasi untuk mendapatkan penumpang, dibantah keras oleh Yus Fernandes, salah satu Pengusaha IT (Informasi Teknologi) di Bali yang juga berbisnis aplikasi.

Menurut Yus panggilan akrabnya, Grab Car dan Uber atapun Gojek sudah jelas-jelas sebagai bisnis transportasi berbasis aplikasi. Baginya, aplikasi ini mengambil untung langsung dari bisnis transportasi sehingga sudah pasti menyalahi aturan, khususnya Undang-Undang Transportasi.

"Seperti Gojek sebagai aplikasi roda dua tidak ada dasar hukumnya, karena tidak termasuk angkutan sewa. Selain itu Grab dan Uber juga tidak termasuk angkutan sewa, karena memiliki trayek dan harusnya berplat kuning, sehingga tidak diperuntukkan untuk angkutan umum," ucapnya di Denpasar, Selasa (02/02/2016).

Untuk itulah, Yus memandang Grab Car ataupun Uber Taksi seharusnya tidak bisa melayani penumpang umum, karena beroperasi sebagai angkutan sewa. Parahnya lagi, kata Yus, moda transportasi berbasis online ini langsung menerapkan tarif sesuai trayek yang seharusnya dikenakan pajak. Pasalnya, jika angkutan sewa yang berplat hitam, mestinya khusus untuk melayani pribadi yang beroperasi seperti rencar.

"Contohnya dagang bakso saja kalo berbisnis dikenakan pajak 1 persen dari penghasilan bersihnya. Apalagi Grab Car dan Uber Taksi aplikasi yang berbisnis transportasi ini sudah jelas-jelas menerima penghasilan, namun tidak dipungut pajak. Selain itu, ada deposit yang diwajibkan dari sopir dan wajib menyetor, sehingga sudah jelas sebagai penghasilan yang diterima Grab. Harusnya jika digunakan sebagai aplikasi murni tidak boleh seperti itu," terangnya.

Tidak hanya itu, Yus memaparkan jika setiap perusahaan aplikasi wajib memiliki kantor cabang di Bali yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Seperti Grab dan Uber selama ini tidak memiliki kantor cabang yang jelas di Bali. Disamping membuka kantor juga harus ada penanggungjawabnya, karena aplikasi Grab dan Uber berbisnis transportasi makanya harus memenuhi persyaratan tersebut.

"Intinya aplikasi yang berbisnis transportasi seperti itu, sistem penerapan tarif tidak boleh. Karena soal tarif seharusnya diatur oleh Organda bukan aplikasi itu sendiri. Tapi Grab dan Uber ini menentukan harga langsung kepada konsumen (penumpang), sehingga memancing persaingan yang tidak sehat.

Dan jika ada kerugian atau musibah asuransinya juga tidak dijamin. Karena Grab dan Uber ini angkutannya tidak menanggung Asuransi. Itulah pelanggaran yang dilakukan oleh sopir yang menggunakan aplikasi Grab dan Uber ini," paparnya.

Selain itu, sambung Yus, Grab dan Uber sebagai aplikasi yang berbisnis trasportasi juga dipastikan tidak akan membayar pajak. Padahal kedua aplikasi ini menentukan tarif angkutan yang mestinya membayar pajak kepada negara.

Sehingga patut disebut jika aplikasi yang digunakan oleh sopir yang bekerjasama dengan GrabCar atau Uber Taksi adalah liar dan ilegal, makanya layak diberantas oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan keresahan dan memberikan ketenangan serta jaminan masyarakat untuk berusaha secara legal di Bali.

"Oleh karena itulah saya harap pemerinthah harus bisa tegas, khususnya Pak Gubernur harus bersikap bersama Dewan untuk menutup dan melarang operasional Grab dan Uber termasuk Gojek di Bali," tegasnya.

Berita Denpasar Terbaru

•

Penipuan Emas Rp8,8 Miliar, Polda Bali Geledah Divine Gems di Renon

•

Mayjen TNI Widiastawa Resmi Pimpin Kodam IX/Udayana

•

Menjaga Kedaulatan Ekonomi di Balik Ilusi "Jebakan Barang Gratis" dalam Era Pasar Bebas

•

NCC 4 Jadi Ruang Kolaborasi dan Apresiasi Karya Generasi Muda

•

Polda Bali Kembali Tangkap 8 Tersangka Penyelewengan BBM Subsidi

Berita Premium

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

Reporter: bbn/rob

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!