Perwakilan
Grab Car dan
Uber Taksi yang sempat menyangkal hanya berperan sebagai
aplikasi dan hanya sebatas digunakan untuk sopir angkutan transportasi untuk mendapatkan penumpang, dibantah keras oleh Yus Fernandes, salah satu Pengusaha IT (Informasi Teknologi) di Bali yang juga berbisnis aplikasi.
Menurut Yus panggilan akrabnya, Grab Car dan Uber atapun
Gojek sudah jelas-jelas sebagai bisnis transportasi berbasis aplikasi. Baginya, aplikasi ini mengambil untung langsung dari
bisnis transportasi sehingga sudah pasti
menyalahi aturan, khususnya Undang-Undang Transportasi.
"Seperti Gojek sebagai aplikasi roda dua tidak ada dasar hukumnya, karena tidak termasuk angkutan sewa. Selain itu Grab dan Uber juga tidak termasuk angkutan sewa, karena memiliki trayek dan harusnya berplat kuning, sehingga tidak diperuntukkan untuk angkutan umum," ucapnya di Denpasar, Selasa (02/02/2016).
Untuk itulah, Yus memandang Grab Car ataupun Uber Taksi seharusnya tidak bisa melayani penumpang umum, karena beroperasi sebagai angkutan sewa. Parahnya lagi, kata Yus, moda transportasi berbasis online ini langsung menerapkan tarif sesuai trayek yang seharusnya dikenakan pajak. Pasalnya, jika angkutan sewa yang berplat hitam, mestinya khusus untuk melayani pribadi yang beroperasi seperti rencar.
"Contohnya dagang bakso saja kalo berbisnis dikenakan pajak 1 persen dari penghasilan bersihnya. Apalagi Grab Car dan Uber Taksi aplikasi yang berbisnis transportasi ini sudah jelas-jelas menerima penghasilan, namun tidak dipungut pajak. Selain itu, ada deposit yang diwajibkan dari sopir dan wajib menyetor, sehingga sudah jelas sebagai penghasilan yang diterima Grab. Harusnya jika digunakan sebagai aplikasi murni tidak boleh seperti itu," terangnya.
Tidak hanya itu, Yus memaparkan jika setiap perusahaan aplikasi wajib memiliki kantor cabang di Bali yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Seperti Grab dan Uber selama ini tidak memiliki kantor cabang yang jelas di Bali. Disamping membuka kantor juga harus ada penanggungjawabnya, karena aplikasi Grab dan Uber berbisnis transportasi makanya harus memenuhi persyaratan tersebut.
"Intinya aplikasi yang berbisnis transportasi seperti itu, sistem penerapan tarif tidak boleh. Karena soal tarif seharusnya diatur oleh Organda bukan aplikasi itu sendiri. Tapi Grab dan Uber ini menentukan harga langsung kepada konsumen (penumpang), sehingga memancing persaingan yang tidak sehat.
Dan jika ada kerugian atau musibah asuransinya juga tidak dijamin. Karena Grab dan Uber ini angkutannya tidak menanggung Asuransi. Itulah pelanggaran yang dilakukan oleh sopir yang menggunakan aplikasi Grab dan Uber ini," paparnya.
Selain itu, sambung Yus, Grab dan Uber sebagai aplikasi yang berbisnis trasportasi juga dipastikan tidak akan membayar pajak. Padahal kedua aplikasi ini menentukan tarif angkutan yang mestinya membayar pajak kepada negara.
Sehingga patut disebut jika aplikasi yang digunakan oleh sopir yang bekerjasama dengan GrabCar atau Uber Taksi adalah liar dan ilegal, makanya layak diberantas oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan keresahan dan memberikan ketenangan serta jaminan masyarakat untuk berusaha secara legal di Bali.
"Oleh karena itulah saya harap
pemerinthah harus bisa tegas, khususnya Pak Gubernur harus bersikap bersama Dewan untuk menutup dan melarang operasional Grab dan Uber termasuk Gojek di Bali," tegasnya.
