BCW : Kandidat Gubernur Bali Jangan Tersangkut Kasus Korupsi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

BCW : Kandidat Gubernur Bali Jangan Tersangkut Kasus Korupsi

Kamis, 14 Juli 2016, 08:20 WITA Follow

bbn/ilustrasi

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Menjelang Pemilihan Gubernur Bali pada 2018 mendatang, sejumlah nama mulai muncul ke permukaan. Ketua BCW (Bali Corruption Watch), Putu Wirata Dwikora mengingatkan, siapapun kandidat atau calon Gubernur Bali yang muncul, haruslah bersih, tidak tersangkut atau dikaitkan dengan kasus korupsi.

"Dari segi integritas, figur seorang calon gubernur haruslah orang yang tidak punya cacat terkait kasus-kasus hukum yang mengaitkannya dengan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Harta kekayaannya dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara transparan,"ujar Putu Wirata kepada beritabali.com.

Ketua BCW (Bali Corruption Watch), Putu Wirata Dwikora menegaskan hal itu, menanggapi mulai munculnya figur yang disebut sebagai bakal calon untuk didukung menjadi ‘’Bali Satu’’. Diantaranya, kemunculan nama Wayan Koster, Ketua DPD PDIP Bali, yang didorong dan didukung untuk maju oleh petinggi PDIP di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Nama lain yang juga sudah mulai santer muncul adalah Ketut Sudikerta.

‘’Sah-sah saja model manuver politik internal parpol dalam kontestasi pencalonan figur diantara mereka. Kami tidak mau mengomentari secara spesifik untuk nama tertentu, agar tidak bisa dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan para politisi yang mungkin saja bersaing. Tapi, parpol perlu mendengar aspirasi masyarakat sebelum putuskan mengusung calonnya dan masyarakat juga tidak boleh apatis ketika nama-nama sudah mulai muncul di bursa,’’ kata Putu Wirata.

Integritas seorang kandidat, kata Putu, sangatlah penting, mengingat sudah lebih dari 50% gubernur dan 325 lebih bupati/walikota di Indonesia tersangkut kasus korupsi. Selain merupakan tanggung jawab partai politik yang merekrut calonnya, masyarakat yang terdiri dari eksponen perguruan tinggi, eksponen tokoh agama, tokoh adat, budayawan, seniman, perempuan dan lain-lain, tidak boleh diam dan menyerahkan seluruh proses di tangan partai politik.

‘’Masyarakat mesti ikut mengawasi proses pencalonan, agar kandidat yang dicalonkan partai adalah figur yang juga disukai rakyat selain disukai partai. Selain itu, tetap penting membangun karakter masyarakat yang punya integritas, yakni menolak politik uang terkait pemilihan kepala daerah. Budaya politik pemilihan kepala daerah di Indonesia sudah rusak berat, yang tercermin dari banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi,’’ lanjut Putu Wirata.

Menurut Putu, idealnya figur seperti itulah yang dicari untuk memimpin Bali ke depan. Soal apakah figurnya memang ada, Putu mengusulkan perlunya dilakukan survei independen untuk mengetahui aspirasi masyarakat Bali tentang figur calon gubernur Bali mendatang. Sebab, partai yang rasional tidak akan memaksakan figur tertentu untuk dicalonkan, kalau figur tersebut tidak cukup akseptabel dan populer di masyarakat. [bbn/rls/psk]