Pemprov Bali Pangkas Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pemprov Bali Pangkas Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat

Selasa, 30 Agustus 2016, 19:05 WITA Follow

bbn/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Penundaan pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat sebesar Rp 150 miliar dan pendapatan pajak pemprov yang meleset dari target sebesar Rp 500 miliar ditindaklanjuti TAPD Provinsi Bali dengan memangkas pos perjalanan dinas dan rapat-rapat.

Dari hasil penyesuaian tersebut baru bisa dipotong sekitar Rp 333 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan pemotongan sekitar Rp 335 miliar dari total rasionalisasi sebesar 668 miliar tersebut. Untuk itu, TAPD diminta merasionalisasi kembali sehingga memenuhi angka yag dibutuhkan.

Meski dilakukan sejumlah pemangkasan , Gubernur Bali Made Mangku Pastika memastikan gaji dan tunjangan pegawai tetap harus menjadi prioritas untuk dibayarkan.

Hal ini ditegaskannya saat mengadakan jumpa bersama awak media di ruang press room Biro Humas Setda Provinis Bali, Kantor Gubernur Bali, Selasa (30/8).

“Dalam rapat kemarin saya sudah memerintahkan jajaran saya untuk melaksanakan rasionalisasi anggaran, diantaranya berupa kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan rapat-rapat. Dari penyesuaian tersebut masih kurang sekitar 300 miliar lebih, dimana harus kita carikan. Kegiatan sudah disisir kayak sisir serit saja masih kurang, jadi sekalian saja saya perintahkan dibotakkan. Ini karena keadaan yang memaksa,” cetus Pastika.

Lebih jauh, Gubernur Pastika menjelaskan kegiatan yang dirasionalisasi adalah kegiatan-kegiatan opsional saja, sementara kegiatan pokok tetap berjalan termasuk kegiatan dalam program-program yang peduli kemiskinan (pro poor).

“Program pokok tetap jalan, misalnya pendidikan walaupun anggarannya 20% tapi karena anggaran induk turun ya mengikuti, disana kan ada bagian yang kurang prioritas yang bisa dikurangi,” ujar Pastika sambil kembali memaparkan awal mula terjadinya permasalahan anggaran tersebut, yang diperparah dengan penundaan pembayaran DAU.

Anggaran Belanja Tahun 2016 yang sudah disusun mulai tahun 2015 sebesar Rp 5,9 triliun, dengan perkiraan target pendapatan sebesar Rp 5,6 triliun, walaupun masih terdapat kekurangan, sudah tertutupi oleh silpa tahun sebelumnya. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget pun tidak tercapai, dengan penurunan mencapai Rp 500 miliar sehingga terjadi seperti saat ini.

Penurunan PAD, menurut Pastika terjadi karena Bali yang secara garis besar tergantung dari pajak kendaraan bermotor, kehilangan potensi karena besaran pengenaan pajak sebelumnya sekitar 5% harus diturunkan sesuai aturan yang berlaku. Dan lesunya perekonomian, turut mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor yang menjadi sumber pendapatan pajak. Tak hanya itu, sumber pajak dari label mikol pun menjadi sumber menurunnya PAD Bali.

Permasalahan anggaran saat ini, menurut Gubernur Pastika bisa juga diantisipasi dengan utang/pinjaman, namun sampai saat ini belum ada lembaga yang bisa dicarikan pinjaman. Terkait dana deposito milik Pemprov, yang diasumsikan oleh sebagian masyarakat bisa menanggulangi masalah anggaran saat ini, menurut Gubernur Pastika bukanlah dana lebih yang sengaja didepositokan, melainkan uang kegiatan yang selama belum terpakai terlebih dahulu didepositokan sehingga menghasilkan bunga.

“Seharusnya dana tersebut masuk rekening giro, tapi kami atur dengan benar dengan cara deposito sehingga menghasilkan. Kan lumayan daripada dibiarkan mengendap sia-sia, dan itu menghasilkan bunga sebesar Rp 5 miliar yang langsung masuk ke kas daerah sebagai pendapatan lain-lain. Jadi jangan pikir itu masuk ke kantong saya,” ujar Pastika seraya kembali menjelaskan pengaturan cash flow Kas Pemprov Bali dengan menetapkan saldo kas yang bisa dimanfaatkan kapan saja.

“Setiap bulannya saya menetapkan saldo kas Rp 100 miliar yang bisa dimanfaatkan kapan saja, nah sisa dana yang belum dimanfaatkan itulah yang kami depositokan,” imbuh Pastika.

Permasalahan ini pun akan berpengaruh pada anggaran Tahun 2017 yang tidak boleh ada defisit, karena tahun ini sudah tidak ada silpa. Untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut, jajaran eksekutif dan legislatif pun dalam waktu dekat ini direncanakan akan duduk bersama membahas untuk mencari solusi. [bbn/hms/psk]