Beritabali.com, Tabanan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pembentukan dan Pelatihan Manajemen BUMDesa Baru sebagai upaya untuk meningkatkan dan memajukan usaha ekonomi masyarakat di pedesaan.
Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Sekda Kabupaten Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa pada Rabu (21/6) di Mandala Mathika Subak Sanggulan Tabanan.
[pilihan-redaksi]
Ketua DPMD Tabanan, Roemy Liestyowati melaporkan kegiatan pembentukan dan pelatihan BUMDesa baru ini diikuti oleh 90 Peserta dan akan digelar selama dua hari hingga 22 Juni mendatang.
“Peserta terdiri dari Perbekel sebanyak 30 orang, calon ketua BUMDesa 30 orang dan Ketua BPD 30 orang, total peserta sebanyak 90 orang,” ungkapnya.
Dirinya mengatakan tujuan dari kegiatan pembentukan dan pelatihan ini antara lain untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa serta meningkatkan potensi pengelolaan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Salah satu upaya untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di pedesaan adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dengan terbentuknya BUMDesa akan mampu memberikan nilai tambah melalui pemberdayaan kelompok-kelompok yang ada di Desa,” ujarnya.
Dikatakannya BUMDesa yang terbentuk di Tabanan adalah spesifik karena bergerak di sektor riil sesuai dengan potensi dimana BUMDesa itu berada.
“BUMDEsa di Kabupaten Tabanan bergerak di sektor riil sehingga dapat memajukan usaha potensi masyarakat di pedesaan sesuai dengan visi menuju Tabanan Serasi, Tabanan yang Sejahtera, Aman dan Berprestasi,” imbuhnya.
Sekda Kabupaten Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa mengatakan dirinya atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara pembentukan dan pelatihan manajemen BUMDesa tersebut.
“Saya menyambut baik kegiatan ini, semoga apa yang saudara peroleh selama pelatihan ini dapat diterapkan dan ditularkan secara positif pada lingkungan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya. Saya berharap pelatihan ini dapat diikuti secara maksimal sehingga dapat melancarkan pembentukan BUMDesa di masing-masing,” ujarnya.
Wirna Ariwangsa mengatakan ada beberapa persoalan penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan BUMDesa, antara lain; Sumber Daya Manusia (SDM), Dukungan Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Masalah Pelaporan. Diperlukan pula adanya komunikasi dan koordinasi sehinga kegiatan BUMDesa dapat berjalan dengan baik.
“Pemerintah sudah memberikan dukungan pembiayaan sebagai modal awal BUMDesa. Sementara untuk pelaporan itu penting, karena BUMDesa adalah milik masyarakat bersama, maka pertanggung-jawabannya harus transparan dan akuntabel,” imbuhnya. [rls/tb/wrt]
