Masalah Aset, DPRD Bali Konsultasi ke Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Masalah Aset, DPRD Bali Konsultasi ke Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri

Kamis, 15 Juni 2017, 12:00 WITA Follow

ist

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Beritabali.com, Jakarta. Pansus Aset DPRD Provinsi Bali yang dipimpin Ketua Pansus I Nyoman Adnyana SH, bersama anggota didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali melakukan konsultasi ke Direktur Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (15/6).

Rombongan diterima oleh Kasi Wilayah IIB Subdit Barang Milik Daerah Cahya Arie Nugroho SE.

[pilihan-redaksi]

Pansus menyampaikan beberapa permasalahan tentang pola dan tata kerja penataan, pemanfaatan aset di provinsi daerah bali, dan beberapa kasus yang perlu mendapatkan penyelesaian apabila sampai dengan masuk ke ranah hukum, termasuk juga persiapan penganggaran dalam APBD.

Adnyana mengatakan sewa aset yang lebih dari 5 tahun harus mendapat kajian dari pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten ini menjadi pertanyaan Pansus karena aset Pemprov Bali banyak tersebar di Kabupaten/Kota se-Bali.

Dirjen Keuangan menyampaikan agar pelepasan hak atas aset pemerintah daerah harus mendapatkan rekomendasi DPRD. Pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam sewa menyewa aset milik pemerintah daerah adalah dari pihak pemerintah, pihak publik yang memiliki sertifikat kompetensi dan pihak lain seperti Aprisel. Proses pemindah tanganan aset milik pemerintah daerah dapat melalui proses hibah, penjualan langsung, tukar menukar, dan penyertaan modal.

Penyelesaian kasus aset yang menjadi sengketa dan masuk ke ranah hukum dalam proses penganggaran dapat dilakukan dalam APBD sampai dengan proses itu mendapatkan kepastian hukum yang bersifat tetap. [rls/drd/wrt]