Kolaborasi Melawan Korupsi Perlu Kesiapan Media Termasuk Jurnalisnya

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kolaborasi Melawan Korupsi Perlu Kesiapan Media Termasuk Jurnalisnya

Jumat, 21 Desember 2018, 10:54 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com,Denpasar. Untuk melakukan kolaborasi melawan korupsi harus melihat kesiapan masing-masing media apakah sudah terverifikasi termasuk jurnalisnya.

[pilihan-redaksi]
"Jangan sampai ketika isu korupsi sudah berhasil diungkap justru medianya kemudian dipermasalahkan secara hukum," ungkap Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali I Nengah Muliarta dalam diskusi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar bertajuk “Kolaborasi Melawan Korupsi” pada Kamis (20/12/2018).

Lebih lanjut, Muliarta yang juga Pemimpin Redaksi Beritabali.com ini menyatakan AMSI Bali siap untuk terlibat dalam kolaborasi. Namun permasalahanya bagaimana dengan media lain di luar anggota AMSI. Karena selama ini, kata dia, media cenderung terbawa tren berita. Ia mencontohkan seperti kasus Indonesialeaks. Ketika kolaborasi indonesialeaks berusaha mengungkap, justru media daring lainnya menghadirkan tokoh lain yg menjustifikasi apa yang dilakukan indonesialeaks sebagai hoax. Padahal yg harus dilakukan adalah menguji hasil Indonesialeaks.

Apalagi, menurutnya masih sering dijumpai bahwa masih banyak oknum yang kemudian memasukkan apa yang ditulis media sebagai sebuah fitnah dan menyelesaikan masalahnya bukan menggunakan UU pers. Harus diingat fungsi media adalah melakukan kontrol, ketika melakukan kontrol dengan kode etik jurnalistik maka sebagai sebuah evaluasi pasti melihat apa yang salah dan kurang. "Memang kemudian banyak orang menjustifikasi media dengan membuat berita bad news is good news. Padahal itu bagian dari fungsi kontrol," Sebutnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Kadek Vany dalam pemaparannya mengatakan data yang dihimpun 15 kantor LBH seluruh Indonesia menemukan masyarakat tidak dilibatkan dalam bentuk partisipasi dalam sejumlah proyek pembangunan. Saat membela haknya rentan dikriminalisasi. Korupsi memudahkan investor masuk ke suatu wilayah. “Lawan kita adalah kriminalisasi,” kata Vany.

Direktur manikaya Kauci Komang Arya Ganaris mengatakan untuk membongkar sistem lebih besar butuh energi dan kekuatan ekstra. Manikaya sendiri fokus pada pemantauan pemerintahan baik dan bersih cakupannya luas sekali.

“Memang sudah ada Kementrian Reformasi Birokrasi. Tapi tidak punya ‘gigi’ yang cukup tajam untuk melakukan eksekusi langsung tentang standar pelayanan publik, harus berkordinasi dengan kementrian lain,” kata pria yang akrab dipanggil Boby ini.

Ia menilai pelayanan publik masih ditemukan penyelewengan dari hal paling kecil soal KTP dan dana desa. Selain itu pemantauan dan evaluasi publik juga dinilai belum maksimal. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pelaksanaan teknis, bahkan sejak anggaran direncanakan sudah terjadi korupsi. “Kan lucu, korupsi terjadi di legislatif padahal tugasnya hanya merencanakan. Kalau di perencanaan saja ada korupsi apalagi di pelaksanaan,” kata Boby.

Robi “Navicula” berpandangan akar permasalahan di berbagai biang seperti pendidikan, lingkungan maupun ketenagakerjaan adalah korupsi. Vokalis Band navicula ini berpandangan korupsi muncul karena melemahnya nilai-nilai sepert integritas. Bagaimana masyrakat makin permisif dengan perilaku korup.

Standar kesuksesan ditentukan bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.

“Integritas terlupakan dan permisif pada korupsi. Yang diukur seberapa banyak mengambil bukan berapa banyak memberi,” kata Robi.

[pilihan-redaksi2]
Nandhang Astika dalam kesempatan ini mengatakan di Bali kolaborasi sudah sering disuarakan. Namun, mansih sebatas seremonial dan berakhir saat acara selesai. ”Harapanya kolaborasi tidk berhenti dalam diskusi seperti ini. Mau tidak mau harus berjalan bersama,” kata Nandang.

Dari sisi jurnalistik sejumlah tantangan kerapkali ditemukan. Misalnya dalam penggalian data dan marasumber yang mau membeberkan data. Idealnya sebuah pemberitaan mencantumkan data dan sumber yang jelas. Media juga sering terjebak dalam dilema pertarungan politik. Dengan mudahnya produk media disebut “hoax” jia dianggap merugikan kepentingan politik pihak-pihak tertentu.

“Kerja jurnalistik yang sudah memenuhi standar dengan mudahnya dicap hoax. Kalau semua dianggap hoax lantas siapa yang kita percaya,” pungkas nandang. (bbn/rls/rob)

Berita Denpasar Terbaru

•

Penipuan Emas Rp8,8 Miliar, Polda Bali Geledah Divine Gems di Renon

•

Mayjen TNI Widiastawa Resmi Pimpin Kodam IX/Udayana

•

Menjaga Kedaulatan Ekonomi di Balik Ilusi "Jebakan Barang Gratis" dalam Era Pasar Bebas

•

NCC 4 Jadi Ruang Kolaborasi dan Apresiasi Karya Generasi Muda

•

Polda Bali Kembali Tangkap 8 Tersangka Penyelewengan BBM Subsidi

Berita Premium

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

Reporter: bbn/rls

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!