Tingkatkan Akurasi Data Kependudukan, Sistem Digitalisasi Perlu Dilakukan Hingga Tingkat Lokal

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Tingkatkan Akurasi Data Kependudukan, Sistem Digitalisasi Perlu Dilakukan Hingga Tingkat Lokal

Selasa, 12 Maret 2019, 20:50 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Untuk meningkatkan akurasi data kependudukan kedepan perlu dilakukan digitalisasi kependudukan sampai di tingkat lokal mulai dari di tingkat dusun sampai Desa agar pendataan jumlah penduduk lebih akurat.

[pilihan-redaksi]
Pengamat Politik yang juga Akademisi dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Nyoman Subanda mengatakan selain itu sinergitas antar Pemda khususnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta desa, dusun penting dilakukan juga.

"Penduduk kita sangat heterogen, multikultural dan selama ini mobilitas penduduk juga sangat tinggi. Sekarang era digitalisasi, setidaknya dapat meringankan dan mengefisiensi pendataan penduduk. Mungkin cara kedepan dapat dilakukan, yaitu dengan digitalisasi data kependudukan sampai ke tingkat lokal seperti ke dusun sampai desa dapat dilakukan," jelasnya.

[pilihan-redaksi2]
Di sisi lain, menurutnya memang tidak dapat dipungkiri ada faktor-faktor lain juga. Seperti, perilaku-perilaku penduduk yang tidak tertib administrasi. "Ya, memang tidak dapat dipungkiri juga ada penduduk yang tidak tertib administrasi atau tidak lapor. Yang juga sebagai salah satu faktor kurang akuratnya data kependudukan tersebut," ujarnya.

Maka dari itu, untuk menyadarkan masyarakat tertib administrasi dapat dilakukan dengan tidak memberi pelayanan jika ada masyarakat yang tidak tertib administrasi. "Jika dilihat, pelayanan apapun pasti tidak akan pernah baik jika tidak tertib administrasi. Maka dari itu, untuk tingkatkan kesadaran masyarakat pada administrasi dapat dilakukan dengan hanya memberi pelayaan kepada masayarakat yang tertib administrasi saja. Atau pelayanan tersebut diberikan, ketika yang bersangkutan telah melakukan kewajibannya (administrasi)," paparnya sembari menambahkan negara maju dan demokratis pun, juga telah melakukan hal tersebut. (bbn/aga/rob)