Rapat Paripurna DPRD Tabanan Mendadak Batal

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Rapat Paripurna DPRD Tabanan Mendadak Batal

Senin, 15 Juli 2019, 22:55 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, TABANAN.

Beritabali.com, Tabanan. Rapat paripurna dengan agenda menetapkan 5 buah Ranperda serta penetapan kesepakatan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 tiba-tiba batal pada Senin (15/7).

[pilihan-redaksi]
Eksekutif dan legislatif yang sudah datang datang akhirnya bubar. Belum jelas kapan jadwal paripurna yang akan dilaksanakan. Lima buah ranperda yang rencanaya ditetapkan itu adalah Ranperda Agribisnis Terintegrasi Berbasiskan Kearifan lokal dan Pariwisata, Ranperda Rencana Induk Pariwisata Kabupaten 2019-2025, Ranperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana, Ranperda tentang Perubahan atas Perda no 16 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pada PDAM, dan Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda No 29 tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat rrekreasi dan Olah Raga.

Sesuai jadwal rencanya digelar dua rapat paripurna. Rapat parpurna pertama menetapkan 5 ranperda dimulai pukul 12.00 WITA. Sementara rapat parpurna kedua digelar pukul 13.00 WITA untuk penetapan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020.

Sekertaris Dewan Tabanan I Made Sugiarta mengatakan, kalau rapat paripurna DPRD Tabanan dengan dua agenda yakni penetapan lima buah Ranperda dan penetapan kesepakatan KUA-PPAS tahun 2020 ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Namun Sugiarta tidak menjelaskan alasan penundaan atau pembatalan tersebut. "Ditunda sampai batas yang tidak ditentukan," ujarnya.

Diduga dewan belum sepakat dengan draf KUA-PPAS yang telah dibahas dalam rapat kerja dengan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dibahas pada Jumat (12/6).

[pilihan-redaksi2]
Oleh sebab itu perlu ada penyelarasan. Sehingga sebelum ditandatangani dewan perlu membaca draf KUA-PPAS tersebut. "Jadi perlu ada penyelarasan saja, supaya saat ditandatangani jelas," ujar sumber di DPRD Tabanan.

Sementara itu Ketua DPRD Tabanan I Ketut Boping Suryadi ketika dikonfirmasi mengakui pembatalan rapat paripurna tersebut. Menurutnya perlu adanya penyelarasan sebelum ada kesepakatan sehingga meminta TAPD rapat internel terlebih dahulu. "Saya minta TAPD rapat internal dulu agar mampu merespon dan menjawab apa yang menjadi usulan dewan," ujarnya. (bbn/tab/rob)

Berita Tabanan Terbaru

•

Penyebab Kunjungan Wisatawan ke Jatiluwih Turun 20 Persen

•

Polisi Tetapkan 5 Tersangka Pengeroyokan hingga Tewaskan Terduga Pencuri Ayam di Baturiti

•

Sanjaya: Tragedi di Baturiti Jadi Pengingat Pentingnya Menjaga Nilai Kemanusiaan

•

Villa Vedas Tabanan Disegel, Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Dugaan Pelanggaran Sempadan Pantai

•

Jasad Misterius Ditemukan di Hutan Jatiluwih, Polisi Selidiki Identitas Korban

Berita Premium

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

Reporter: bbn/tab

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com