Pasca-Gempa di NTB: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terkendala Jumlah Fasilitator

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pasca-Gempa di NTB: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terkendala Jumlah Fasilitator

Senin, 29 Juli 2019, 21:40 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Beritabali.com, Lombok. Sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok tahun Juli 2018 lalu, kini dihadapi Pemprov NTB.

[pilihan-redaksi]
Terbatasnya jumlah fasilitator untuk pencairan dana gempa bantuan dari pusat. Serta pencairan dana yang dilakukan dua tahap menyebabkan urusan administrasi juga dilakukan dua kali. Wakil Gubernur NTB, Hajah Sitti Rohmi Djalilah, Senin (29/7) mengatakan dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.

"Saat ini, sekitar 44 ribu rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," jelas Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB.

Terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap, Wagub Ummi Rohmi meminta hendaknya dilakukan sekaligus. "Mohon jangan ada pencairan 50 persen 50 persen. Ini menyebabkan urusan administrasi juga dua kali," ucapnya, menjawab sejumlah keluhan kalangan masyarakat NTB, bahwa Pemprov kurang memperhatikan warga korban gempa di Lombok Utara.

Sementara itu Gubernur NTB Doktor Zulkiflimansyah melalui Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy Ssos MM menegaskan, kebijakan penanganan pasca gempa di NTB tetap dilakukan secara proporsional. Dengan memperhatikan semua daerah yang terdampak.

[pilihan-redaksi2]
Saat ini Gubernur hampir tidak pernah absen, dan selalu mengunjungi daerah-daerah di NTB, termasuk Lombok Utara. Berbagai upaya prosedural juga dilakukan Gubernur. Bersama Wagub Ummi Rohmi, bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta Januari 2019 lalu.

Dalam pertemuan itu Gubernur memperjuangkan agar warga korban gempa diberi kemudahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa NTB.

"Kalau bisa pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun," ungkap Gubernur melalui Kabiro Humas dan Protokoler, Najamuddin.

Saat ini banyak masyarakat NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti rumah berdinding anyaman bambu yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa. (bbn/lom/rob)